IPB Strategic Talks ke-38 Bahas Peran Ekonomi Biru dalam Pembangunan Ekonomi

IPB Strategic Talks ke-38 Bahas Peran Ekonomi Biru dalam Pembangunan Ekonomi

Ekonomi biru merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi biru ini telah menjadi agenda global dan regional dan terus mengalami perkembangan.

Namun penerapannya di Indonesia masih berjalan lambat karena ekosistem perekonomian yang kompleks. Perlu ada manajemen yang terintegrasi untuk menguatkan ekonomi biru.

Kajian dan diskusi strategis akan menghasilkan pemikiran penting atas grand desain ekonomi biru secara detail sehingga dapat ditawarkan kepada berbagai pihak. Maka dari itu, Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB University menggelar kajian The 38th IPB Strategic Talks: Peran Strategis Blue Economy dalam Pembangunan Ekonomi Nasional secara daring, (25/01).

Kajian strategis ini menghadirkan Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Ia mengatakan, bila potensi ekonomi biru dapat digenjot maksimal, maka akan menjadi nilai tambah menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan nilai tambah ekonomi kelautan akan mencapai US 30 triliun pada tahun 2030. Nilai ini mencakup seluruh aktivitas, tidak hanya di sektor kelautan, namun seluruh sektor ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

“Framework Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi baru pasca pemulihan COVID-19. Salah satunya ekonomi biru yang mengubah sistem ekonomi dan sosial secara struktural sehingga lebih kreatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kelautan akan menjadi pusat untuk berbagai kegiatan ekonomi biru. Industri yang beralih ke praktik lebih ramah lingkungan juga dapat memperoleh manfaat dari pengembangan ekonomi biru.

“Kami akan menyusun peta jalan ekonomi biru Indonesia, disusul dengan penyusunan ASEAN Blue Economy Framework di tingkat Indonesia dan akan diangkat serta disesuaikan dalam konteks ASEAN,” lanjutnya. Menurutnya, ekonomi biru nantinya akan dijadikan mesin utama dalam pertumbuhan ekonomi baru dunia yang berpusat di ASEAN.

Sementara itu, Prof Luky Adrianto, Dosen IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) juga membagikan pemikirannya. Ia menjelaskan bahwa sains ekosistem harus menjadi tulang rusuk ekonomi biru karena sifatnya lintas disiplin. Di samping itu, Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 ”Life Below Water” juga harus menjadi dasar pemikiran ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Menurut kacamata saya, ekonomi biru mencakup seluruh ekosistem perairan (darat dan laut). Tidak hanya perairan laut saja karena Indonesia juga memiliki luas danau dan sungai yang luar biasa,” terangnya. Kuncinya, tambahnya, ekonomi biru harus dipersonalisasi dengan konteks pengelolaan pesisir dan laut terintegrasi. Tanpa adanya ekosistem yang berkelanjutan dan terintegrasi maka tidak akan tercipta ekonomi biru.

“Pada dasarnya, kunci ekonomi biru bukan hanya harus bersifat inklusif dan ko-kreasi, namun juga resilien dengan perubahan iklim. Oleh karenanya, isu emisi karbon menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekonomi biru. Di sisi lain, harus mampu menopang dan mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerangka ekonomi biru sebenarnya bukan hal yang baru, namun harus didorong sebagai lokomotif. Bila Integrated Coastal Management (ICM) didesain dengan baik di tingkat lokal, maka di level regional dan nasional akan mengikuti. “Caranya dengan membuat framework kemudian memberikan panduan dan diterapkan di level lokal,” ujar Pakar Perikanan dan Kelautan Indonesia ini. (MW/Zul)