IPB University Bedah Strategi Kolaborasi Perhutanan Sosial Studi Kasus NTB

Divisi Kebijakan Kehutanan Departemen Manajemen Hutan IPB University Bedah Strategi Kolaborasi Perhutanan Sosial Studi Kasus NTB

Penguatan kelembagaan perhutanan sosial menjadi urgensitas dalam menaikkan taraf ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan hutan sebagai penghasil pangan. Hal ini mendorong Divisi Kebijakan Kehutanan Kehutanan Departemen Manajemen Hutan, IPB University menyelenggarakan diskusi "Strategi Kolaborasi Perhutanan Sosial di Daerah" yang mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kadis LHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Madani Mukarom melalui Zoom dan Youtube, 16/7.

Dr Soni Trison, Dosen IPB University dari Divisi Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan mengatakan, “Dalam implementasi Perhutanan Sosial di tingkat tapak diperlukan kolaborasi para pihak terutama pasca ijin misalnya dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas koperasi, dinas pemuda dan olahraga, dinas pariwisata, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan badan lain. Semua pihak memetakan posisi masing- masing, siapa dan mengerjakan apa. Harapannya aspek hulu sampai hilir dalam program Perhutanan Sosial dapat dikawal secara penuh oleh berbagai pihak. Syarat utamanya dalam kolaborasi yaitu kebersamaan dan kepemimpinan.

Madani Mukarom dalam paparannya menyampaikan tentang isu strataegis LHK di daerah NTB. Menurutnya capaian indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) cenderung menurun, penanganan sampah dan limbah belum optimal, adanya degradasi hutan dan lahan, penegakan hukum terhadap lingkungan hidup dan kehutanan masih lemah, kelembagaan pengelola hutan belum operasional secara optimal, pemanfaatan potensi sumber daya hutan masih terbatas dan masih rendahnya nilai tambah produk kehutanan.

“Ada beberapa upaya penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam optimalisasi sumber daya hutan. Salah satunya adalah dengan merancang industrialisasi KPH yang didukung dengan beberapa langkah. Yakni pemetaan one map policy secara digital untuk monitoring dan pengelolaan, mendorong kerjasama dengan 486 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta mendorong komoditas tanaman produktif yang mempunyai prospek pasar sebagai bahan baku industrialisasi,” ujarnya.

Selain itu upaya lain dalam penguatan kelembagaan KPH, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengembangan tanaman produktif. “Kita rancang industrialisasinya dan kita kembangkan tanaman produktifnya yang mendukung industrialisasi. Jadi dipadukan kolaborasi para pihak dalam pengembangan tanaman produktif di areal Perhutanan Sosial dan lahan kritis selama lima tahun seluas 152.858 hektar disesuaikan dengan pembagian perannya,” ujarnya.

Pembagian peran tersebut yakni dengan melakukan kerjasama pengembangan agroforestry dengan 486 BUMDes (dana desa) sekitar hutan, rehabilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB, persemaian APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), rehabilitasi pemegang ijin, dan yang terakhir adalah merehabilitasi organisasi masa, pondok pesantren, sekolah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau juga Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

“Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mengurangi program bantuan jagung di NTB dan disarankan dialihkan untuk tanaman hortikultura yang akrab di hutan (duren, lengkeng), melakukan bantuan bibit produktif untuk kelompok perhutanan sosial, ,” tutupnya. Acara tersebut dipandu oleh Prof Didik Suharjito (SM/Zul)

Kata Kunci: Divisi Kebijakan Kehutanan IPB University, KPH, Perhutanan Sosial