Kab. Bogor Segera Gelar Sekolah Pemerintahan Desa Berbasis Data Desa Presisi

Kabupaten Bogor Segera Gelar Sekolah Pemerintahan Desa Berbasis Data Desa Presisi Karya IPB University

“Data Desa Presisi akan dijadikan bahan praktikum bagi peserta Sekolah Pemerintahan Desa. Data yang memiliki akurasi tinggi ini harus menjadi acuan dalam merencanakan segala bentuk program pembangunan di desa agar tepat sasaran,” jelas Dr Sofyan Sjaf ketika membahas skema Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) atas undangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Ruang Rapat Bappelitbangda Kabupaten Bogor, akhir pekan lalu.

SPD bertujuan untuk meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Yakni dengan menugaskan staf pemerintahan desa untuk dibina secara teori dan teknis mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Output kegiatan SPD akan menghasilkan Data Desa Presisi (DDP), yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan.

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat Kabupaten Bogor yakni Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bogor Deni Ardiana, Kepala Inspektorat Azzhahir, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda, Tim Percepatan Pembangunan Kegiatan Strategis, serta Tim Unit Desa Presisi (UDP) LPPM IPB.

Lebih lanjut Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB University tersebut menyampaikan tentang skema SPD yang akan memfasilitasi tiga orang perwakilan dari setiap desa untuk mengikuti pembelajaran dan pelatihan dengan kurikulum yang sudah ditentukan.

“Mereka diharapkan bisa memperluas perspektif dan pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan dan manajemen desa selama tiga bulan. Pengayaan materi berupa kuliah, diskusi bersama tokoh nasional serta praktikum implementasi DDP serta pemanfaatannya dalam perencanaan kebijakan pembangunan,” jelasnya.

Menurut pihak Pembak, keberadaan SPD mendesak dilakukan karena saat ini masih banyak kepala desa yang tingkat pendidikannya belum mencapai wajib belajar 12 tahun (setingkat SMA). Dalam SPD dilakukan peningkatan kapasitas berpikir maupun kemampuan teknis dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa sehingga lebih cepat menuntaskan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. SPD akan menyiapkan pemerintah desa dalam menghadapi kecepatan perkembangan teknologi dan society 5.0, demi tercapainya smart village.

Selain itu, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai agenda nasional, memerlukan dukungan dan kesiapan semua pihak dalam implementasinya. Pemerintah Desa diberikan tugas untuk dapat mengidentifikasi level ketercapaian SDGs Desa, namun pengukurannya dilakukan oleh pemerintah pusat.

“DDP mampu menyediakan pengukuran ketercapaian SDGs secara cepat, tepat, dan dapat dipahami serta diidentifikasi penyebab dan solusinya oleh pemerintah desa. Segala bentuk kebijakan dan keputusan pembangunan akan sangat terbantu oleh ketersediaan DDP ini,” tutur Dr Sofyan.

Terhadap SPD dan pencapaian SDGs Desa, lebih lanjut Penggagas DDP tersebut menguraikan, “Kami berharap, sekali jalan, dua hingga tiga program terlaksana. Alokasi anggaran Sekolah Pemerintahan Desa maupun implementasi Data Desa Presisi dapat menggunakan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian sebenarnya dana dari desa tersebut digunakan untuk kepentingan desa dan masyarakat desa sendiri.”

SPD bukan sekedar bimbingan teknis, tapi suatu kegiatan yang akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta kemampuan pihak pemerintah desa dalam hal tata kelola dan manajemen desa. Kegiatan pembelajaran dan pelatihan dengan kurikulum yang telah tersusun ini nantinya berbentuk perkuliahan vokasi dan ada penentuan kelulusannya. Bagi peserta yang lulus, akan mendapatkan sertifikat dari IPB University.

“Masalah terbesar yang sedang dihadapi desa saat ini adalah ketidakakuratan data yang dijadikan acuan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu program utama dari SPD adalah membenahi data desa dengan implementasi Data Desa Presisi, untuk mewujudkan pemerintahan desa yang presisi pula,” tambah Rajib Gandi, Wakil Ketua UDP LPPM IPB University.

Menurut Rajib, peserta SPD adalah kepala desa (Aparatur Desa) dan utusan desa (Kader Desa). Durasi pembelajaran sebanyak delapan kali pertemuan masing-masing 120 menit untuk kepala desa setiap hari Jumat. Sedangkan untuk Kader Desa dilakukan setiap hari kerja Senin-Kamis selama 6 bulan. Kegiatan SPD dilakukan melalui pembagian tiga gelombang dalam satu tahun, untuk memfasilitasi 417 desa dan 17 kelurahan di Kabupaten Bogor.

SPD yang telah digagas dan direncanakan sejak 2018 ini merupakan bentuk perhatian Bupati Bogor Ade Yasin terhadap peningkatan SDM pemerintah desa serta pembenahan data desa. Kader Desa diharapkan mampu melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, hingga pemutakhiran data desanya. Lulusan SPD akan didampingi oleh magister pendamping desa dan berkolaborasi dengan IPB University sebagai perguruan tinggi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. (**/Zul)