Ketua Komite Audit & Rektor IPB, Narasumber Forum MWA & Forum Komunikasi KA

Ketua Komite Audit & Rektor IPB, Narasumber Forum MWA & Forum Komunikasi KA

Dalam acara Silaturahmi Forum Majelis Wali Amanat (MWA) dan Forum Komunikasi Komite Audit (KA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di IPB International Convention Center (IICC), (7/3), Ketua Komite Audit IPB University, Dr Agus Joko Pramono menyampaikan pendidikan saat ini merupakan hak fundamental. Melalui pendidikan, negara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Ketua Forum Komunikasi KA PTNBH ini, Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia secara global, dimana salah satu agendanya adalah menciptakan pendidikan berkualitas.

"Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, sudah seharusnya institusi pendidikan di PTNBH dikelola secara berkualitas," ujarnya.

Ia menambahkan, accountability berkaitan dengan pertanggungjawaban, yakni kondisi yang diminta dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Accountability salah satunya berkaitan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN BH di bidang keuangan.

Sementara itu, Rektor IPB University, Prof Arif Satria mencontohkan bahwa Universitas Harvard memang menjadi salah satu contoh kunci dalam pengelolaan endowment fund untuk pengembangan pendidikan di perguruan tinggi sedunia.

Menurutnya, perlu penguatan sistem keuangan melalui transformasi digital berupa integrasi aplikasi sistem keuangan, sistem aset, pembayaran multi payment SPP, sistem akademik, sistem informasi penelitian, sistem manajemen kinerja, sistem IKU, sistem informasi karya ilmiah dan sistem-sistem yang lainnya.

"Selain itu, imbal hasil investasi berupa diskonto dan kupon Sukuk Wakaf Private Placement yang akan disalurkan kepada Mauquf'alaih, sebesar 95 persen dari bagi hasil merupakan salah satu manfaat dana abadi IPB University," ucap Rektor IPB University.

Dalam kesempatan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Prof Nizam menyebutkan persyaratan PTN BH yaitu, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, tata kelola yang baik, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial dan berperan dalam pembangunan perekonomian.

"PTN BH adalah perguruan tinggi milik negara yang diberi otonomi luas melalui badan hukum dan mendapat mandat pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas bagi semua (inklusif dan afirmatif). Pembiayaannya berasal dari pemerintah bersama masyarakat dan usaha penggalangan sumber dana oleh PTN BH," terangnya.

Ia menambahkan, mulai 2021 telah dialokasikan dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp 7 triliun yang dikelola oleh LPDP. Hasil pendayagunaan dana abadi tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas PTN BH berkelas dunia. “Skema dana abadi dalam bentuk matching fund atas penggalangan dana abadi di perguruan tinggi dan apresiasi atas capaian World Class University (WCU),” tandasnya. (Ns/Zul)