Ketua Komite Audit IPB University Serah Terima Kepemimpinan FKKA PTN BH

Ketua Komite Audit IPB University Serah Terima Kepemimpinan FKKA PTN BH

Ketua Komite Audit IPB University, Prof Agus Joko Pramono, secara resmi menyerahkan kepemimpinan Forum Komunikasi Komite Audit (FKKA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) kepada Prof Iwan Triyuwono. Prof Agus Joko Pramono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MWA IPB University sebelumnya memimpin FKKA PTNBH pada periode 2022-2024.

Dalam momentum serah terima kepemimpinan yang diwarnai komitmen tinggi terhadap etika dan transparansi, FKKA PTNBH di Universitas Brawijaya (8-9/3) mempertegas perannya sebagai pilar integritas akademis. Prof Iwan Triyuwono sebagai Ketua FKKA PTN-BH yang baru, mendapat tanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan rekomendasi baru yang akan menuntun perguruan tinggi ke tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan meminimalisir risiko serta kecurangan.

“Acara ini tidak hanya menjadi ajang transisi kepemimpinan, tetapi juga menjadi forum strategis yang menghasilkan serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan fungsi dan independensi komite audit. Rekomendasi ini mencakup penegasan peran dan tanggung jawab komite audit tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan di perguruan tinggi,” ungkap Prof Agus Joko Pramono.

Ia memaparkan, rekomendasi yang dihasilkan menekankan pada pentingnya pembentukan fondasi yang kuat dalam pencegahan kecurangan dan risiko dengan memprioritaskan integritas, pencegahan kecurangan dan manajemen risiko untuk menciptakan lingkungan akademik yang bermutu. Hal ini akan memerlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran anggota komite audit tentang peran strategis mereka dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas.

“Sebagai bagian dari strategi yang lebih besar, perguruan tinggi diminta untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan strategi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini termasuk pemberian sumber daya yang memadai, pelatihan, akses informasi yang relevan dan keterlibatan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan strategis,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, rekomendasi tersebut juga menggarisbawahi pentingnya pelaporan yang efektif dan akuntabilitas yang diperkuat melalui mekanisme pelaporan yang memungkinkan komite audit menyampaikan temuan dan rekomendasi mereka secara tepat waktu.

“Dalam konteks yang lebih luas, FKKA PTNBH menyarankan pembentukan komite risiko atau unit manajemen risiko yang terpisah dari komite audit untuk mengantisipasi dan menanggapi risiko secara proaktif. Tugas komite risiko akan mencakup pengembangan infrastruktur manajemen risiko, koordinasi proses manajemen risiko dan validasi serta agregasi risk register untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko,” urainya.

Menurutnya, pendidikan tinggi sebagai pilar pembangunan bangsa membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dari negara dan pemerintah dalam menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, kreatif dan beretika tinggi. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi, termasuk memberikan fasilitas dan dukungan anggaran bagi komite audit.

“Komite audit, dengan peran yang lebih jelas, strategi yang diperkuat dan akuntabilitas yang tinggi, diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan kredibilitas perguruan tinggi. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, perguruan tinggi diharapkan dapat membangun fondasi yang solid dalam mencegah kecurangan dan risiko, serta memperkuat reputasinya di mata masyarakat,” tutup Prof Agus. (*/Rz)