LPPM IPB & Ditjen Bina Pemdes Siap Kerjasama Kembangkan Sistem Informasi Desa

LPPM IPB University dan Ditjen Bina Pemdes Siap Kerjasama Kembangkan Sistem Informasi Desa

“IPB University datang mentransfer pengetahuan, tinggal di desa, dan pembiayaan dari desa. Hasil pencitraan dijahit menjadi peta kerja sebagai basis sensus semua bangunan permukaan desa. Hasil pendataan diserahkan ke kades berupa peta tematik dan peta dasar,” ujar Dr Sofyan Sjaf, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB University yang juga penggagas Data Desa Presisi (DDP) di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, (21/1).

“Pendekatannya menggunakan Drone participatory Mapping (DPM), yang sudah dilakukan di sejumlah desa. Keunggulannya, DPM menyintesis aplikasi data yang ada dan tidak berlangsung lama,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dr Sofyan membeberkan problem pendataan selama ini, juga solusi yang bisa dilakukan. Dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Pemdes dan Kepala Bagian Perencanaan, Dr Sofyan Sjaf menegaskan, “Data akurat sudah menjadi pembicaraan sejak tahun 1950-an, tapi metodenya belum ditemukan. Agar kebenaran data bisa dikontrol, maka sensusnya harus digital. Kaidah sensusnya adalah datangi obyek pendataan. Bisakah pemuda desa melakukan? Itu pasti bisa dengan menggunakan DPM,” imbuhnya.

Pertemuan tersebut sebagai persiapan awal untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah staf Ditjen Bina Pemdes dan Tim Unit Desa Presisi (UDP) LPPM IPB University.

“Metodologi spasial dan sensus pasti punya kelemahan, termasuk metodologi partisipatif. Ketiganya harus digabung supaya kuat. Spasial tidak bisa memberikan keterangan demografi, tapi bisa memberikan bentang alam atau lansekap. Dengan DPM bisa menghitung potensi desa. SDGs juga bisa dihitung via Aplikasi Merdesa atau Aplikasi Desa Presisi,” sambungnya.

Menanggapi uraian tersebut, Yusharto Huntoyungo, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri memberikan respons positif. “Kita masih pengenalan dalam rangka kerjasama pengembangan SID. Poinnya masyarakat dapat informasi melalui sistem informasi. Mengintegrasikan perencanaan desa dengan perencanaan supra desa, " jelasnya.

Pihaknya juga membeberkan adanya beberapa aplikasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Internal (SIM). “Sedang dikembangkan aplikasi pilkades, Sikodes (Sistem Informasi Kode Desa), ada smartvillage versi Lampung dan Jawa Barat, SID yang dikembangkan di Sentani hasil kerjasama dengan Kompak, Learning Manajemen Sistem, dan E-voting. Kita identifikasi ada sekitar 14 SIM,” ujarnya.

Terhadap adanya beragam SIM yang kini sedang dikelola Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo secara khusus juga meminta bantuan Wakil Kepala LPPM IPB University. “Mohon bantuan Pak Sofyan bagaimana mengaudit SIM agar menjadi lebih baik, mapping, proses bisnis, wali data, dan warehouse SIM,” terangnya.

Permintaan itu sekaligus sebagai penanda awal kedua lembaga tersebut untuk mempersiapkan langkah-langkah konkrit melakukan kerjasama yang lebih luas. Juga untuk meningkatkan apresiasi pemerintah dalam mengutamakan data yang akurat, sahih, terverifikasi secara partisipatif, saksama, dan presisi.

Keyword: data desa, sistem informasi desa, data desa presisi, LPPM IPB University

Kategori: SDGs-17