P2SDM IPB Diskusi Kebijakan Pemerintah Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

P2SDM IPB University Gelar Diskusi Kebijakan Pemerintah dalam Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Era New Normal

Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University menggelar webinar bertemakan Kebijakan Pemerintah dalam Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Era New Normal, (18/2). Dalam webinar ini terungkap bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi, terutama saat era new normal, mendapat tantangan besar. Hal itu terlihat jelas dengan tidak terpenuhinya target penurunan kemiskinan dan justru ada peningkatan angka pengangguran sebagaimana yang diamanatkan dalam indikator Sustainable Development Goals (SDGs).

Fakta ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Dr Doni Iskandar saat menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Agar dapat bertahan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di era pandemi, Dr Doni melakukan perbaikan di sektor ekonomi dengan cara peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan pasca panen.

“Sementara itu, dari sektor Industri, kami lakukan peningkatan nilai tambah produk pengolahan, dan kebijakan peningkatan investasi sektor riil padat karya,” tutur alumnus IPB University ini.

Menurutnya, kebijakan dan pembangunan terkait infrastruktur informasi dan komunikasi saat ini juga penting untuk dilakukan. Mengingat sekarang telah terjadi perubahan ke arah teknologi. Seperti pelaksanaan sekolah secara daring dan transaksi jual beli online.

Sementara itu, Dr Soeryo Adiwibowo, Dosen IPB University sekaligus penasehat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpendapat bahwa pemerintah harus bisa menyikapi dan merespon beberapa kejadian akibat perubahan lingkungan dan COVID-19. Menurutnya rambu-rambu adanya pandemi COVID-19 sudah ada sejak 2002. Adanya perubahan lingkungan hidup seperti perubahan iklim yang ditandai dengan mencairnya lapisan es di kutub dapat mengakibatkan munculnya kembali bakteri dan virus yang telah tertimbun jutaan tahun silam.

“Sehingga pada tahun 2002 muncul virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome (MERS) di tahun 2012 dan terakhir virus COVID-19 di tahun 2019. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi bencana tersebut. Pandemi ini dapat pemerintah jadikan sebagai peluang dalam meningkatkan tata kelola. Terutama terkait kebijakan hukum, politik, serta memperkuat peran kepemimpinan. Muncul juga peluang dalam menciptakan koordinasi dan sinergisitas antar sektor baik daerah maupun pusat dan pendataan yang kuat dan reliable, serta membuka akses ekonomi pada semua pihak merupakan langkah yang tepat dalam merespon kondisi pandemi ini,” tutup Dr Soeryo. (Kur/Zul)