Partikulat Tinggi Masih Menjadi Pencemar Sekunder yang Dominan di DKI Jakarta

Partikulat Tinggi Masih Menjadi Pencemar Sekunder yang Dominan di DKI Jakarta

DKI Jakarta dinobatkan sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk. Berdasarkan data WHO, sebagian besar kota dengan jumlah penduduk yang padat, memiliki kualitas udara di bawah ambang batas standar.

Peningkatan pemahaman yang baik terkait iklim dan kualitas udara diharapkan mampu mengubah kondisi tersebut menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, Departemen Geofisika dan Meteorologi (GFM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University menggelar Kelompok Diskusi Iklim (Climate Enrichment Talk) dengan Tema “Iklim dan Kualitas Udara Perkotaan”, (27/07).

Kegiatan ini menghadirkan Rahmawati, Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Dr Ana Turyanti dari Divisi Meteorologi dan Pencemaran Udara Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University. Diskusi tersebut membahas tidak hanya terkait iklim, namun juga kaitannya dengan kualitas udara yang mempengaruhi kesehatan manusia.

Rahmawati menyebutkan bahwa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) untuk baku mutu udara ambien sudah diperbaiki pada tahun 2020 sebagai petunjuk bagi semua pemerintah daerah. Serta terkait kualitas udara mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 14/2020.

Terkait dengan pemantauan kualitas udara di DKI Jakarta, terdapat lima stasiun pemantau kualitas udara dan tiga unit mobile station untuk pelaksanaan kualitas udara kendaraan bermotor atau kasus pemantauan kualitas secara real time. Parameter pengukuran mengacu pada parameter kimia dan meteorologi.

“Pada tren pandemi ini, akibat pembatasan pergerakan manusia dan pengoperasian kegiatan di masyarakat, pergerakan dan kualitas udara dapat ditekan menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Di perkotaan, konsentrasi pencemar yang dominan adalah berbentuk partikulat udara. Beberapa lokasi dalam beberapa waktu dapat melebihi baku mutu. Salah satu penyebabnya di perkotaan adalah karena tingginya mobilitas transportasi.

Sementara itu, Dr Ana menyebutkan diskusi terkait kualitas udara lebih menarik daripada kualitas air karena tidak kasat mata dan dampaknya tidak langsung dirasakan manusia. Masyarakat perkotaan belum menilai pentingnya kualitas udara yang dihirup karena banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia.

Umumnya, partikulat merupakan jenis polutan sekunder yang penting dan dominan di perkotaan. Bahayanya, terdapat kontaminan seperti zat kimia yang terikat dengan debu tersebut. Sehingga bila terakumulasi dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

“Karena partikulat ini mempunyai sifat menyerap zat-zat di sekitarnya. Misalkan ada logam berat dan zat berbahaya akan diserap dan masuk ke saluran pernapasan kita. Zat-zat ini tidak seluruhnya dapat disaring oleh mukus yang bersifat lebih halus. Itulah yang dikhawatirkan akan masuk lebih jauh masuk ke dalam darah dan terakumulasi dalam tubuh,” jelasnya.

Pakar di bidang Pencemaran Udara dari IPB University ini menyebutkan penelitian terkait kualitas udara agak sulit karena akses data mentah terbatas dan berbayar. Sehingga diharapkan ada keterbukaan peluang untuk melihat data secara detail dari pemerintah daerah terkait.

Ia juga menyebutkan informasi kualitas udara berdasarkan ISPU perlu dibagikan secara umum bagi masyarakat untuk dapat bersikap waspada. Namun kesehatan masyarakat tidak selalu bergantung pada kualitas udara, perlu adanya analisis risiko berdasarkan perilaku masyarakat yang mempengaruhi kesehatan secara umum.

Rahmawati menambakan bahwa masyarakat dapat melihat secara detail terkait kualitas udara Jakarta melalui aplikasi JAKI. Terkait penelitian, perlu adanya diskusi terkait kebutuhan data karena dalam menghasilkan data membutuhkan biaya yang sangat tinggi. (MW/Zul)