Pengembangan Agribisnis di Perhutanan Sosial Bisa Bantu Kekurangan Pangan

Pengembangan Agribisnis di Perhutanan Sosial Bisa Bantu Kekurangan Pangan

Hutan dalam rangka pelestarian perlu dimanfaatkan secara majemuk seperti hasil hutan berupa kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan. Dalam waktu yang sama, kebutuhan majemuk manusia juga perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Dua sisi ini perlu ada titik keseimbangan. Karenanya, mesti ada pengurusan dan pemanfaatan agar muncul pemikiran yang komprehensif dan utuh dalam rangka memanfaatkan hutan yang majemuk untuk kesejahteraan masyarakat yang kebutuhannya juga majemuk.

Hal tersebut disampaikan Dr Soni Trison, Dosen IPB University dari Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan saat menjadi narasumber dalam Webinar Pengembangan Sumberdaya Alam Kawasan Perdesaan seri 3 pada (2/7). Disebutnya, jika melihat data potensi desa tahun 2006 dan 2008, jumlah desa hutan yang tersebar di 32 provinsi sebanyak 19.410 desa atau 26,7 persen.

"Berdasarkan hasil overlay dengan peta hutan, terdapat 25.863 desa dari 70.429 atau 36,72 persen. Sementara jumlah penduduk desa hutan mencapai lebih dari 37 juta jiwa atau 17,1 persen dari penduduk Indonesia. Dan jumlah penduduk miskin yang bertempat tinggal di desa hutan sekitar 12 juta jiwa,” jelasnya.

Dengan adanya perhutanan sosial di kawasan perdesaan, menurutnya menjadi hal positif bagi konteks pengembangan agribisnis. Ketika sudah existing agribisnis, lalu ditambah perhutanan sosial, maka selain menjadi petani agribisnis, mereka juga petani hutan, terlebih jika memang petani itu tadinya tidak punya lahan. Petani akan punya tambahan lahan untuk dikelola.

Dr Soni meyakini, pengembangan agribisnis di perhutanan sosial menjanjikan. Bahkan bisa saling melengkapi. Perhutanan sosial akan bisa meningkatkan ekonomi desa. "Bisa jadi proses konflik sekitar hutan akibat dari kurang intensifnya jaring pengaman sosial, terutama kaitannya dengan intensifikasi di luar kawasan. Dengan adanya kebijakan pemerintah, peran dari perhutanan sosial ini sangat membantu pengembangan agribisnis hutan, selain mengembangkan pemasarannya, kelembagaannya. Banyak multiplier effect yang dihasilkan dengan integrasi agribisnis di perhutanan sosial,” tegasnya.

Dr Sony mencontohkan, kontribusi perhutanan sosial di Jawa terhadap pengembangan agribisnis di kawasan pedesaan ternyata sudah bisa melahirkan produk-produk yang kaitannya dengan pangan, seperti tepung, kopi, jagung. Dengan sudah melibatkan 303.517 orang untuk di Pulau Jawa saja.

“Di sinilah peluang agribisnis. Perhutanan sosial sangat membantu, kita bisa tidak kekurangan pangan kalau kita bisa mengoptimalkan,” ungkapnya.

Namun demikian, kata Dr Soni, tentu ada 'pekerjaan rumah' besar yang perlu dibenahi agar pengembangan ini berjalan optimal. Menurutnya, area harus jelas. Perizinan perhutanan sosial yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini 35 tahun. Jadi harus dikelola dan terjaga kontinuitasnya.

Kedua, lanjutnya, dengan pembenahan tata kelola atau manajemennya. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan sentuhan teknologi, relasi akses modal, pemasaran, dan perlunya pendampingan. Serta perkuat jejaring, kualitas produk dan packagingnya supaya bisa berkembang. Terutama di masa pandemi, digital marketing menjadi tuntutan.

Hal senada diungkapkan Drs Syahrul, MSi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan masyarakat yang mengelola perhutanan sosial masih kesulitan dalam soal perizinan, permodalan, ketersediaan pendanaan juga kebutuhan akan tenaga pendamping.

Dr Soni menegaskan bahwa perlu dukungan berbagai pihak dengan membangun sistem kolaborasi. "Mari sama-sama aktif dalam kebersamaan dan kerjasama penting dalam menjaga kelestarian hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " ungkapnya.

Turut hadir dalam webinar ini Anwar Sanusi, PhD, sekretaris Jenderal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Drs Mulyadin Malik, MSi, Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan dan Dr Ir Apik Karyono, MSc, Plt Staf Ahli Menteri Bidang Pangan KLHK. (Rz/Zul)

Keyword: perhutanan sosial, hasil hutan, IPB University, agribisnis kehutanan