Peran LSM Dinilai Perlu Dikawal Demi Keberlanjutan di Tingkat Tapak

Peran LSM Dinilai Perlu Dikawal Demi Keberlanjutan di Tingkat Tapak

Haryanto R Putro MS, dosen IPB University dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata menyebut ada kemungkinan isu kinerja di tingkat tapak yang muncul akibat intervensi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari target keberlanjutan sumber daya alam. Salah satunya, ia mencontohkan peran dan intervensi Tropenbos Internasional Indonesia Program (TBI). Oleh karena itu, alat ukur harus dipersiapkan agar keberlanjutan di tingkat tapak tetap berlangsung.

Dosen IPB University itu pun menyampaikan intervensi konservasi yang dipupuk LSM dinilai harus berdasarkan pendekatan holistik. Pendekatan tersebut termasuk ke dalam tiga pilar utama yang terdiri dari ekologi, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, LSM konservasi yang dulunya hanya berfokus pada spesies dan habitat yang dilindungi, dapat merambah pada wilayah yang lebih luas.

“Dalam konteks ini, peran LSM konservasi ini, relungnya melebar dari waktu ke waktu. Dan ini juga didukung dengan semakin banyaknya LSM yang menyebabkan semakin banyak kompetisi dan semakin banyak fokus,” terang Haryanto R Putro MS dalam serial webinar Non Governmental Organization (NGO) dan Tata Kelola Sumber Daya Alam bertajuk “Mengelola Yang Tersisa” oleh Tropenbos Indonesia, 9/10.

Sebagaimana diketahui, LSM rawan terhadap greenwashing parasite dan aktivitas korupsi akibat relasi LSM dan swasta. Menurutnya, peran LSM mesti dicermati secara lebih serius agar perannya dapat membersihkan tata kelola sumber daya alam dari korupsi.

Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSM sempat mengalami penurunan berdasarkan data Edelman Trust Baromoter Indonesia di tahun 2016-2017. Namun demikian, terjadi peningkatan kepercayaan di tahun 2019 dengan nilai masih lebih rendah daripada institusi pemerintah dan media.

Dosen IPB University itu menyebut, kepercayaan masyarakat yang rendah merupakan akibat distorsi ideologi LSM. Hal ini sebagai akibat ketergantungan LSM pada sumber pendanaan.

Haryanto mengatakan, persoalan tersebut turut menyeret akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi LSM. Persoalan ini nampak di tahun 2016 hingga sekarang LSM memang telah dibawa ke dalam gerbong pemerintah. Hal tersebut menjadi catatan penting dalam kaitannya implikasi terhadap agenda fungsi kontrol LSM kepada pemerintah yang semakin melemah.

“Ini akan menjadi persoalan-persoalan ke depan. Baik itu karena menjadi satu gerbong yang sama (dengan pemerintah) atau bias pada kepentingan-kepentingan politik yang powernya lebih kuat yang kemudian meng-abuse persoalan keadilan, persoalan kemerataan manfaat dan sebagainya. Ini yang menjadi catatan penting,” lanjutnya.

Menurutnya, diperlukan suatu standar evaluasi minimun untuk LSM. Sebagai bagian dari civil society power dan untuk mengetahui sejauh mana legitimasi dan akuntabilitas LSM ini diperlukan. Sehingga dapat memastikan pemikiran holistik LSM menjadi acuan semua pihak terutama LSM lainnya. (MW)