PKSPL IPB dan Ditjen Hubla Latih SDM Kepelabuhanan, Kuatkan Literasi Maritim

PKSPL IPB University dan Ditjen Hubla Latih SDM Kepelabuhanan, Kuatkan Literasi Maritim

Dr Yonvitner, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University menyampaikan pentingnya penguatan literasi di bidang maritim. Oleh karena itu, PKSPL terus mendorong peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) melalui diklat-diklat di sektor transportasi laut khususnya kepelabuhanan, pelayaran dan logistik maritim.

“Dengan hal ini diharapkan terjadi eskalasi dalam pembangunan maritim Indonesia. Diharapkan para peserta diklat dapat menelurkan informasi dan ilmu yang didapat agar terjadi transformasi SDM di lingkungan kepalabuhan,” ujarnya dalam Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepelabuhanan Angkatan 35, (15/11). Kegiatan ini terselenggara berkat Kerjasama PKSPL dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Perhubungan RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Hubla yang diwakili Ir Subagyo, MT menyampaikan bahwa tantangan yang hadapi saat ini adalah implementasi pengembangan dan distribusi tata kelola pelabuhan pada level pusat dan daerah.

“Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang selaras antar pusat maupun daerah. Tantangan kita saat ini pada level internasional, aktivitas kelautan di sektor kemaritiman menjadi salah satu sumber terbanyak penyumbang perubahan iklim,” jelasnya.

Menurutnya, Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan target net zero emission pada tahun 2060. Ekosistem blue carbon pesisir terbesar Indonesia meliputi mangrove dan padang lamun, serta terumbu karang.

“Ekosistem blue carbon Indonesia menyimpan sekitar 75-80 persen dari jumlah karbon dunia. Ini berarti kita memiliki potensi ekonomi dari ekosistem pesisir yang ada. Melaui pesan-pesan tersebut menjadi pertanda bahwa laut adalah salah satu harapan kita di masa depan,” imbuhnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi terbangunnya sumberdaya manusia transportasi laut yang berkualitas, khususnya dalam bidang kepelabuhanan. Ini demi terselenggaranya sistem kepelabuhanan yang handal, berdaya saing serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan zaman.

Ia menambahkan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan pelaksanaan transformasi di bidang kepelabuhanan. Transformasi tersebut meliputi perubahan kebijakan dan reformasi yang mengarah kepada terciptanya efisiensi penyelenggaraan pelabuhan secara nasional.

“Terbentuknya kompetensi yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan anti monopoli. Terbukanya investasi bagi semua pihak, pemisahan fungsi regulator dan operator. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah terbukanya kesempatan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan serta penyederhanaan perizinan,” tandasnya.

Terkait dengan agenda COP-26 perubahan iklim dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs)-14 (Ekosistem Lautan), PKSPL IPB University dan Ditjen Hubla sepakat memasukan materi kurikulum dengan judul “Lingkungan Pelabuhan (Port Environment)”.

Materi ini membahas pengeloaan limbah dan sampah laut (marine debris) dari pelabuhan, ballast water, marpol, pengelolaan lingkungan (sosial-ekologi) pesisir dan lautan di sekitar pelabuhan, pengurangan emisi gas yang dihasilkan dari aktivitas pelabuhan dan pelayaran, konsep greenport, agriport, ecoport dan pelabuhan yang berwawasan lingkungan serta konsep pengembangan pelabuhan berkelanjutan (port sustainable development). (**/Zul)