PKSPL IPB Sempurnakan Sistem Monev Implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat

Berita IPB
Akun resmi Institut Pertanian Bogor
Konten dari Pengguna
15 Juni 2021 22:38 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita IPB tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PKSPL IPB University Sempurnakan Sistem Monev Implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat
zoom-in-whitePerbesar
PKSPL IPB University Sempurnakan Sistem Monev Implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat
ADVERTISEMENT
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University lakukan diskusi bahas sistem monitoring dan evaluasi, 11/6. Kegiatan diskusi ini turut menjadi ajang bertukar pikiran untuk rekonstruksi monev implementasi Rencana Zonasi Pesisir dan Pelau-pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Papua Barat ke arah yang lebih baik.
ADVERTISEMENT
Sistem monitoring dan evaluasi (monev) merupakah bagian penting dalam implementasi rencana dan program yang dibuat, salah satunya implementasi Rencana Zonasi Pesisir dan Pelau-pulau Kecil (RZWP-3-K).
Dr Yonvitner selaku Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University menyampaikan bahwa sistem monev yang akan dibuat oleh tim PKSPL IPB University bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam implementasi RZWP3K.
Nixon Saiba, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya, Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua barat menyampaikan, sistem monev akan menjadi solusi dan mempersingkat upaya daerah dalam mengawal pembangunan pesisir. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan pesisir menjadi tanggungjawab provinsi.
“Provinsi Papua Barat sendiri mendapat predikat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Harapannya, pihak perguruan tinggi dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut, “ ujar Nixon. Ia juga mengaku, adanya sistem monev berbasis web atau apps, dapat memudahkan mendapatkan informasi terhadap tata kelola pesisir dan laut. Dengan demikian, pemerintah dengan mudah mendapatkan gambaran terhadap capaian pembangunan.
ADVERTISEMENT
“Ke depan, mekanisme RZW-3-K akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua barat, sehingga pembangunan pesisir lebih terintegrasi dalam jangka panjang,” pungkas Nixon.
Sementara, Dr Fery Kurniawan, Direktur Pelaksana Program PKSPL IPB University menyampaikan beberapa capaian tim dalam program secara keseluruhan, termasuk sistem monev berbasis informasi teknologi. Dosen IPB University dari Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan ini menegaskan bahwa PKSPL IPB University siap untuk terus mendukung program di Provinsi Papua Barat seperti rencana RZWP-3-K yang belum tersosialisaikan.
Selanjutnya, Dr Suryo Kusumo sebagai tenaga ahli memaparkan perkembangan yang berhasil dicapai oleh tim kerja, baik basis data maupun platform sistem monev-nya. Ia menjelaskan, sistem yang dibangun ini berbasis beberapa informasi yang diperoleh dari lapangan kemudian diformulasikan dalam sistem teknologi yang ada.
ADVERTISEMENT
Taupik Rahman, ST yang juga menjadi tenaga ahli dalam kegiatan ini memberikan gambaran sistem monev yang akan dibuat. Permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat akan diverifikasi oleh administrator. Selanjutnya, permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan program dan kegiatan dari perangkat daerah. Data dan kerahasiaan pelapor akan dijamin dan dijaga dengan baik. Dengan begitu pelapor dapat menyampaikan apapun pada sistem monev yang dibangun.
Sampai saat ini, sistem monev sudah bisa diisi dengan informasi-informasi dan fitur-fitur yang dapat melihat tata kelola wilayah pesisir dan laut yang ada. Di samping itu, Bappeda Provinsi Papua Barat juga sudah dapat melakukan proses input data dan informasi, baik secara langsung maupun melalui tim teknis dari PKSPL IPB University. (*/RA)
ADVERTISEMENT