PKSPL IPB University dan Kemenkomarvest Kawal Padat Karya Mangrove

PKSPL IPB University dan Kemenkomarvest Kawal Padat Karya Mangrove

Salah satu program unggulan pemerintah saat ini adalah padat karya mangrove. Kegiatan ini akan didorong dengan melibatkan masyarakat desa dengan stimulasi padat karya. Pada tahun 2021 ini, direncanakan luasan rehabilitasi pada angka 150 ribu hektar dari target 600 ribu hektar sampai tahun 2024.

Upaya penting yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan ini adalah penyiapan pembibitan mangrove dan merancang pola tanaman dari setiap wilayah yang bisa saja berbeda karakter pesisirnya. Demikian kata Staf Ahli Menteri bidang Konektivitas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest), Dr Sahat Manaor dalam pertemuan Penguatan Kerjasama Pusat Kajian Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University dan Kemenkomarvest, 17/2.

Lebih lanjut Staf Ahli Menteri Bidang Sosio-Antropologi Dr Tukul Rameyo berharap PKSPL IPB University bisa mengambil peran. Tidak hanya pada knowledge produsen tapi juga sebagai sub knowledge share dan inovasi bidang mangrove.

PKSPL harus mampu memimpin ICM model dalam pelestarian pesisir bidang mangrove. Ditegaskan juga bahwa proses rehabilitasi mangrove tidak hanya soal menanam tapi juga memastikan keberlanjutan dan kelangsungan hidup mangrove yang ditanam. Untuk itu keterlibatan masyarakat desa menjadi kunci keberhasilannya.

“Kemenkomarvest berharap success story IPB University dalam pengelolaan pesisir dan hutan mangrove harus ditularkan ke daerah lain. Kepada PKSPL, kami berharap showcase dan lesson tersebut bisa ditularkan saat rehabilitasi nantinya,” ujarnya.

Dalam rangka penguatan jaringan kerjasama antar lembaga, Jaringan IMS (Indonesia Mangrove Society) perlu dipersiapkan. Perguruan tinggi dan masyarakatlah yang dapat membantu meningkatkan keberlanjutan perawatan mangrove.

Kepala PKSPL IPB University, Dr Yonvitner menyambut baik rencana Kemenkomarvest untuk membahas rencana program rehabilitasi mangrove yang melibatkan perguruan tinggi dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

“Kegiatan rehabilitasi tanpa pengawalan hanya akan jadi seremoni untuk belanja tahunan. Saya berharap kolaborasi ini diperkuat dengan program Kampus Merdeka. Kampus harus mampu menjadikan area mangrove sebagai station riset ekosistem pesisir, riset ekonomi berbasis ekosistem dan mitigasi bencana serta perubahan iklim. Dengan demikian, maka kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi tulang punggung keberhasilan program rehabilitasi mangrove ini,” ujarnya. (**/Zul)