Rektor IPB University Ulas Lima Prinsip Mewujudkan Kota Tepian Air

Rektor IPB University Ulas Lima Prinsip Mewujudkan Kota Tepian Air

Dewan Guru Besar (DGB) IPB University berikan kontribusi pemikiran tentang mewujudkan Kota Tepian Air dalam webinar yang menghadirkan pakar dan pihak terkait. Acara dilaksanakan secara hybrid, 27/9.

Prof Evy Damayanthi, Ketua DGB IPB University dalam sambutan menyampaikan, sebagai academic leader dan sekaligus juga sebagai public intellectual, DGB tidak hanya fokus dan peduli urusan akademik, tapi juga peduli pada urusan society atau masyarakat. Ia berharap, ke depan penanganan pengelolaan air dapat berkelanjutan dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Ini menunjukkan hasil kerja entitas akademik sebagai pemikir untuk gagasan Kota Tepian Air, ramah lingkungan yang kemudian dirajut dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Diharapkan hal ini dapat diterapkan pada sejumlah kota di tanah air, baik yang berada di tepian sungai, danau, tepi rawa maupun di tepi pantai,” ujarnya.

Ia menuturkan, Water Front City (WFC) bagi IPB University bukan bahasan baru. Pasalnya, sejak tahun 2005 hal itu telah dikaji oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University. DGB periode sebelumnya juga telah menuangkan gagasan tersebut dalam dua buah buku yang berjudul Pengembangan Perikanan, Kelautan, Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat. Dan kali ini DGB menyajikan hasil kerja dari Panitia Ad Hoc berupa Policy Brief bertemakan Water Front City Kota Tepian Air Ramah Lingkungan” yang disampaikan oleh Prof Arif Satria.

Rektor IPB University, Prof Arif Satria memaparkan pentingnya pengembangan WFC yang perlu diberdaya gunakan dengan baik. Dalam sejarah, kata dia, umumnya kota berkembang dan tumbuh di tepian sungai.

“Kota-kota di bagian barat Indonesia tumbuh dan berkembang dari tepi sungai, muara sungai atau tepi pantai. Air merupakan sumber utama kehidupan kita, air terkadang bersahabat akan tetapi bisa juga merusak, sehingga bisa digali kembali di mana permasalahannya,” ujarnya.

Ia mencontohkan beberapa kota indah yang menggunakan konsep WFC, antara lain Xiamen, Tiongkok dan Dubai. Menurutnya, Kota Xiamen memiliki konsep water management yang sangat baik. Ada proses reklamasi terjadi di sana.

“Sementara di Tiongkok, pengembangan WFC lebih mudah dikelola, karena tanah merupakan milik negara. Otoritas di sana sangat kuat. Kompensasi untuk masyarakat pun sangat besar, sehingga proses pembangunannya tanpa harus menimbulkan persoalan sosial. Kata kuncinya adalah bagaimana hubungan alam dengan manusia harus terus kita cermati, bagaimana sustainability rasionalitas, ekonomi dan ekologi diintegrasikan,” ucapnya.

Lebih lanjut Prof Arif menerangkan lima prinsip WFC, yaitu accessibility, integrated, sharing benefits, stakeholders participation dan construction phase. Prinsip accessibility, berarti waterfront tidak boleh terisolir atau terpisah dari pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

“Selain itu, harus terintegrasi budaya, sejarah dan arsitektur yang ada direkomendasikan untuk pengembangan waterfront baru. Juga harus ada sharing benefits, yaitu keseimbangan antara manfaat publik dan profitabilitas pengembang,” jelasnya.

Prinsip lainnya, lanjut dia, keterlibatan banyak pihak yang berkepentingan adalah wajib. Pemerintah, pengembang, organisasi masyarakat, kelompok lingkungan dan masyarakat semua harus terlibat dalam proses pembangunan ini.

Menurut pengakuan Ir Suharyanto, MSc selaku Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang dan Perikanan RI, saat ini terlalu banyak regulasi yang tumpang tindih dan kompleks, termasuk dalam bidang penataan ruang.

“Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan adanya terobosan regulasi tata ruang untuk memfasilitasi investasi dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad yang turut hadir mengapresiasi acara DGB IPB University ini. Ia berharap momen ini menjadi trigger mewujudkan Kota Tepian Air dan menjadi masukan penting bagi para stakeholders. (dh/Rz)