Segelintir Kota/Kabupaten di Indonesia Terapkan Pembangunan Ramah Keluarga

Hanya Segelintir Kota/Kabupaten di Indonesia Terapkan Pembangunan Ramah Keluarga, Prof Euis Inisiasi Kampung Ramah Keluarga

Guru Besar IPB University dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) Fakultas Ekologi Manusia (Fema), Prof Euis Sunarti menekankan pentingnya pembangunan wilayah kota dan kabupaten untuk memperhatikan dan memperhitungkan agar ramah keluarga. Saat ini hanya segelintir kota/kabupaten di Indonesia yang mengimplementasikan pembangunan ramah keluarga dalam peraturan daerah (perda).

Ia mengungkap, hingga kini baru ada sekitar 25-30 kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki perda pembangunan (ketahanan) keluarga, yang menjadi dasar implementasi kebijakan pembangunan yang keluarga yang lebih eksplisit. Oleh karena itu, Prof Euis saat ini tengah menginisiasi proyek riset bernama Kampung Ramah Keluarga.

“Kampung Ramah Keluarga akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan saling mendukung. Setiap orang berinteraksi secara positif, sehingga menghasilkan feedback positif, merasa satu keluarga besar dan saling memperhatikan. Itulah pengaturan dalam mengawal semua sendi kehidupan keluarga berjalan agar terbangun ketertiban dan masyarakat madani juga bangsa yang maju dan beradab,” sebutnya.

Perjalanan riset terkait pembangunan ramah keluarga oleh Prof Euis tidak dilakukan secara instan. Ia melakukannya sejak tahun 1997. “Jadi, sebagai orang yang menggeluti soal isu-isu keluarga, kami merasa ada tanggung jawab sosial untuk berkontribusi berdasarkan riset yang dibuat,” tambahnya.

Menurutnya, pembangunan yang tidak memperhatikan (tidak ramah) keluarga akan mengakibatkan banyak fungsi keluarga yang tidak berjalan. Fungsi keluarga tidak hanya ekonomi, akan tetapi ada fungsi pendidikan, cinta kasih, agama, perlindungan, lingkungan, dan lain-lain. “Tidak berjalannya fungsi keluarga menyebabkan berbagai masalah keluarga muncul, bahkan menunjukkan peningkatan tindak kekerasan, perceraian, konsumsi narkoba hingga kriminalitas,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, kebijakan pemerintah pusat hingga daerah harus mementingkan dampaknya terhadap keluarga. Pembangunan wilayah harus menyejahterakan keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah tersebut. Pembangunan wilayah yang ramah keluarga memungkinkan keluarga dekat dengan sumber nafkahnya sehingga dapat mengalokasikan sumberdaya waktu untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tugas keluarga lainnya, sehingga dampak buruk fungsi keluarga yang tidak berjalan dapat dihindari.

“Rencana strategis pemerintah sering kali tidak menunjang pembangunan wilayah dan pekerjaan ramah keluarga, sehingga berdampak terhadap ketimpangan fungsi keluarga akibat infrastruktur yang tidak memadai. Contohnya ketidakefektifan waktu bekerja karena masalah transportasi dan kemacetan, secara tidak langsung berdampak pada fungsi mengasuh anak, fungsi cinta kasih, fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan menjadi terabaikan,” ucapnya.

Prof Euis juga menjelaskan terkait wilayah ramah keluarga dan pekerjaan ramah keluarga. Menurutnya, wilayah ramah keluarga adalah upaya pembangunan yang dilakukan berbagai pihak di berbagai bidang atau sektor. Sejak penetapan kebijakan dan program, perencanaan dan pelaksanaanya mempertimbangkan keluarga.

Selain itu, pembangunannya juga menjadikan suatu wilayah memiliki kapasitas daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang menunjang serta sarana prasarana infrastruktur yang memungkinkan keluarga dapat memperoleh mata pencaharian untuk menyejahterakan dan meningkatkan ketahanan keluarga.

“Sementara yang dimaksud dengan pekerjaan ramah keluarga adalah aktivitas pencarian nafkah sebagai fungsi ekonomi keluarga, yang masih memungkinkan keluarga tetap memenuhi fungsi keluarga lainnya,” tutur Prof Euis.

Dalam upaya terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya pembangunan ramah keluarga, pada 18 Desember 2022 dalam rangka menyambut Hari Ibu sekaligus ulang tahun kedua Koalisi Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia (KN-KKI) yang ia pimpin akan mengadakan Seminar Nasional Kampung Ramah Keluarga yang rencananya akan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (dh/Rz)