Sertifikasi Produk Perikanan Tangkap Penting untuk Mengatur Populasi & Stok Ikan

Sertifikasi Produk Perikanan Tangkap Penting untuk Mengatur Populasi dan Stok Ikan

Sertifikasi Produk Perikanan Tangkap merupakan salah satu standar eco label yang digunakan dalam industri perikanan. Penerapan sertifikasi ini digunakan agar praktik usaha yang dilakukan tidak merusak lingkungan. Penerapan Ecolabel ini lahir dari kepedulian berbagai pihak dengan isu lingkungan yang menginginkan diterapkannya usaha perikanan berbasis keberlanjutan.

“Upaya sertifikasi pengelolaan perikanan menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan. Upaya ini juga sebagai salah satu pilar untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial maupun ekonomi,” ungkap Dr Abdul Halim, Asesor Sertifikasi Perikanan Tangkap, dalam kegiatan webinar Voice For Fisheris yang diadakan oleh Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, 11/07.

Menurut Dr Abdul Halim sertifikasi perikanan utamanya adalah untuk mengatur populasi dan stok ikan, strategi tangkap dan penggunaan alat tangkap. Hal ini untuk meminimalkan dampak lingkungan untuk menjaga habitat biota laut. Operasi penangkapan ikan perlu dikelola untuk mempertahankan struktur, produktivitas dan keragaman ekosistem.

Lebih lanjut Dr Abdul mengungkapkan bahwa pengelolaan yang efektif harus mematuhi semua peraturan. Baik peraturan adat atau kearifan lokal setempat, serta peraturan nasional dan internasional. Beberapa sertifikasi juga mengedepankan pada aspek sosial ekonomi masyarakat untuk diperhatikan.

Putuh Suadela, SPi MESM Kasubdit Sumberdaya Ikan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Laut Lepas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa pemerintah sangat mendukung sertifikasi perikanan. Dukungan pemerintah paling banyak pada tahap perumusan dan implementasi kegiatan. Saat ini pemerintah juga sedang memperkuat data dengan mengintegrasikan berbagai data perikanan menjadi terpusat untuk mempermudah sertifikasi.

“Ketelusuran produk perikanan harus dibangun melalui sistem data yang baik. Pelaksanaan Fisheris Improvement, program untuk sertifikasi maupun adopsi nasional memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder, baik pelaku usaha, pemerintah pusat, dan institusi terlibat lainnya. Kami sangat mendukung upaya ini,” ungkap Putuh Suadela, SPi MESM.

Selanjutnya Robert Tjoanda, Direktur PT Harta Samudra menjelaskan sertifikasi dari sudut pandang praktisi perusahaan perikanan tangkap. Perusahaan ini fokus pada pada pengolahan ikan tuna. Menurut Robert tiga hal yang dicari pembeli besar dari luar negeri adalah harga, kualitas dan eco label dari sertifikasi. Produk perikanan memiliki sifat mudah rusak. Perlu penanganan ekstra dari awal penangkapan hingga pengiriman ke konsumen.

“Harus diperhatikan jarak dan waktu distribusi untuk menjaga kualitas ikan. Sistem logistik rantai dingin harus terus dijaga. Sedangkan eco label menunjukkan bahwa produk ditangkap dengan cara bertanggung jawab, tanpa merusak lingkungan dan dapat ditelusuri. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan baik,” tutup Robert Tjoanda.

Dr Budy Wiryawan, dosen IPB University dari Departemen PSP selaku pembahas menyampaikan, walaupun beberapa riset menunjukkan bahwa pemanfaatan sertifikasi seafood dapat meningkatkan manajemen perikanan, namun program ini tidak dapat mewakili satu per satu pendekatan dalam pengelolaan perikanan. Pendekatan berbasis insentif dan standar berbasis pasar seharusnya tidak menggantikan sistem manajemen berbasis negara, tetapi sebaliknya dimanfaatkan secara bersamaan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan, terutama untuk perikanan tuna skala kecil. "Oleh karena itu, sertifikasi perikanan tangkap (Fair Trade USA CF dan MSC) yang dibahas di sini harus dilihat hanya sebagai satu jenis upaya untuk keberlanjutan Perikanan tangkap, " jelasnya. (NA/Zul)

Keyword: Sertifikasi Produk Perikanan, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan IPB, Voice for Fisheris, dosen IPB