Workshop PKSPL IPB University tentang Pengelolaan Pesisir Terpadu dan Perikanan

Para Kepala Daerah Ikuti Workshop PKSPL IPB University tentang Pengelolaan Pesisir Terpadu dan Perikanan dengan Pendekatan Bioekonomi

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University menggelar workshop pengelolaan perikanan dengan pendekatan bioekonomi bagi pimpinan daerah. Workshop ini dalam rangka penyusunan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan pengelolaan perikanann di Papua Barat beberaoa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut PKSPL IPB University berkolaborasi dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Bappenas, COREMAP-CTI, dan Pemerintah Daerah Papua Barat.

Pada workshop ini hadir tiga narasumber yaitu Prof Jon G Sutinen (University of Rodhe Island USA), Prof Kuperan (University Utaran Malaysia), dan Prof Ronnie Bawole (Universitas Papua).

Dalam paparannya, Prof. Jon G Sutinen mengatakan mengenai unsur utama perikanan termasuk unsur alam dan unsur manusia. Menurutnya, analisis bioekonomi mengintegrasikan biologi dari sumberdaya dan armada ekonomi. “Permasalahan umum dunia perikanan adalah eksploitasi yang berlebihan dan bagaimana membangunnya kembali hingga level keberlanjutan, " ujarnya.

Ia juga menjelaskan, dirinya telah mengembangkan model bioekonomi untuk perikanan pukat udang di Laut Arafura. Penelitian ini akan mendukung analisis alternatif kebijakan. Model bioekonomi membutuhkan waktu untuk berkembang dan membutuhkan banyak data dan analisis, tetapi memiliki potensi yang lebih besar untuk pembuatan kebijakan Integrated Coastal Management (ICM).

Hal itu disetujui oleh Prof Kuperan, menurutnya masalah wilayah pesisir adalah eksploitasi berlebihan, pembangunan yang tidak direncanakan, pencemaran, konflik penggunaan sumberdaya, dan pengaturan kelembagaan yang lemah. "Implementasi ICM membutuhkan visi, kebijakan pemerintah, aspek teknis dan ekonomi, hukum serta politik internal,” ujarnya.

Sementara, Prof Ronnie Bawole, menyampaikan bahwa kebijakan perikanan tangkap laut meliputi aturan pengendalian penangkapan, kapasitas nelayan skala kecil, daya saing produk, sarana dan prasarana, dan sentra produk perikanan. “Sektor perikanan berkontribusi besar dalam pendapatan Papua Barat. Sumberdaya hayati meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, ekosistem mangrove, dan perikanan tangkap,” terangnya. (ANL/RA)

Keyword: perikanan tangkap, perikanan, kelautan, kebijakan perikanan

Kategori: SDGs-14, SDGs-17