Konten dari Pengguna

Pemilu Ramah Lingkungan, Tanggung Jawab Siapa?

Novi Pamungkas
Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY
11 Oktober 2021 20:56 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Novi Pamungkas tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
dokumentasi kegiatan diskusi, sumber: KISP
zoom-in-whitePerbesar
dokumentasi kegiatan diskusi, sumber: KISP
ADVERTISEMENT
Berangkat dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang memiliki banyak dampak pada permasalahan lingkungan, Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menginisiasi diskusi bertajuk “Green Election: Pemilu Ramah Lingkungan, Tanggung Jawab Siapa?” melalui media daring pada Senin (11/10/21).
ADVERTISEMENT
Dalam diskusi tersebut, Arief Budiman, Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), menjelaskan mengenai terobosan yang telah dilakukan oleh KPU dalam mengusahakan Pemilu yang ramah lingkungan, seperti peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan administrasi dan penerapan metode less paper, pelaksanaan kampanye ramah lingkungan, perencanaan kebutuhan logistik, dan penanaman pohon demokrasi.
Herwyn Malonda, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara, menjelaskan perihal harapannya supaya Pemilu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat elektoral, tapi bagaimana Pemilu ini juga memperhatikan isu lingkungan. Pemilu bukan sekadar menjamin kedaulatan rakyat, namun juga daulat lingkungan. Ini juga merupakan hak rakyat bagaimana nanti dia memilih dan terpilih serta mendapat jaminan lingkungannya. Namun beliau juga menyampaikan terkait pilihan pemerintah dalam melakukan Pemilu yang ramah lingkungan, “tidak ada kegiatan manusia yang tidak berdampak, namun bagaimana upaya kita untuk mengurangi dampak dari kegiatan kita, bukan berarti menghilangkan, namun upaya untuk mengurangi,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
Selaras dengan hal tersebut, Banne Matutu, peneliti kajian lingkungan, menjelaskan mengenai sistem manajemen lingkungan, “bentuk aktivitas yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, mengurangi atau tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan,” jelasnya. Beliau juga menambahkan bahwa sistem manajemen lingkungan ini dapat diterapkan pemerintah sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemilu yang ramah lingkungan.
Dalam diskusi tersebut, Pembina KISP, Bambang Eka juga memaparkan bahwa “dalam waktu dekat kita tidak akan melakukan perubahan yang begitu besar terkait permasalah lingkungan dalam pelaksanaan Pemilu,” jelasnya. Beliau juga menambahkan bahwa upaya untuk memulai yakni dengan meningkatkan kesadaran terlebih dahulu terkait permasalahan lingkungan dan Pemilu. Tentu tidak sederhana untuk menjadikan Pemilu yang ramah lingkungan. Kita harus berpikir jauh bahwa negara ini atau bumi ini harus kita jaga bersama, oleh karena itu kita harus terus mendorong isu Pemilu yang ramah lingkungan bersama-sama termasuk kepada para stakeholder, peserta, dan pemilih.
ADVERTISEMENT