Ilmuwan Indonesia Minta Dwi Hartanto Tanggung Jawab atas Kebohongannya

Dwi Hartanto (Foto: Dwi Hartanto)

Baru-baru ini publik digegerkan dengan pengakuan Dwi Hartanto, ilmuwan muda Indonesia di Belanda. Dalam pernyataan resminya, ia mengakui telah melakukan sejumlah kebohongan terkait cerita kariernya yang 'cemerlang'.

Tidak tinggal diam, salah satu cendekia asal Indonesia, Deden Rukmana, menulis surat terbuka yang ia unggah di media sosial Facebook. Deden merupakan anggota Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4), salah satu kelompok yang juga ikut menginvestigasi kebohongan Dwi. Melalui email kepada kumparan, Minggu (8/10), Deden telah mengizinkan tulisannya ini untuk dikutip.

Dalam surat terbukanya, Deden yang merupakan pengajar di Savannah University ini menceritakan awal pertemuannya dengan Dwi di kegiatan Visiting World Class Professor, Desember 2016 lalu. "Rasa kebanggaan dan kekaguman saya terhadap Dwi Hartanto 'terganggu' ketika saya menerima rangkaian pesan dari WA group Pengurus I-4 (Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional) yang membahas tentang yang bersangkutan," tulis Deden.

Dwi Hartanto (Foto: Dok. Dwi Hartanto)

Pada 10 September lalu, seorang pengurus I-4 mengirimkan dua dokumen lengkap berisikan investigasi terhadap beragam klaim yang dibuat oleh Dwi Hartanto. Dokumen-dokumen tersebut berisi foto aktivitas Dwi, link ke berbagai website, serta transkrip wawancara Dwi dengan media juga korespondensi email. Kedua dokumen tersebut memang disiapkan oleh beberapa rekan yang mengenal Dwi secara pribadi di TU Delft dan ingin meluruskan kebohongan publik yang dilakukannya.

"Mereka sudah menemui Dwi Hartanto dan memintanya agar meluruskan segala kebohongannya tetapi tidak ditanggapi dengan serius oleh ybs. Mereka pun mencari cara-cara lainnya untuk menghentikan kebohongan ini. Salah satunya adalah menghubungi saya dan mereka pun memberikan ijin kepada saya untuk menggunakan kedua dokumen dalam menyiapkan tulisan ini," ujarnya.

Berdasarkan kedua dokumen tersebut, Deden memastikan status Dwi adalah seorang mahasiswa PhD di bidang Virtual Reality dan bukan merupakan assistant professor in Aerospace Engineering seperti yang ia sebutkan.

"Dari dokumen yang saya terima, saya membaca transkrip wawancara dalam acara Mata Najwa bulan October 2016. Saya pun sempat menonton video rekaman wawancara tersebut. Dwi Hartanto mengakui bahwa dia adalah seorang postdoctoral dan assistant professor dan berkecimpung dalam bidang teknologi roket," ujar Deden.

Ia mengaku heran, sebab posisi postdoctoral dan assistant professor adalah dua posisi berbeda yang tidak bisa diduduki secara bersamaan dalam satu institusi yang sama. Selain mempelajari kedua dokumen yang telah didapat, Dwi juga mengaku telah mengontak pengurus I-4 yang dekat dengan keluarga Presiden RI ke-3, BJ Habibie.

Dari perbincangan tersebut, Deden mendapatkan fakta bahwa pertemuan Habibie degan Dwi bukan atas permintaan sang mantan presiden.

"Selain itu, pertemuan informal tersebut dihadiri oleh banyak orang dan tidak ada pembicaraan khusus mengenai aerospace engineering antara Bapak BJ Habibie dengan Dwi Hartanto seperti banyak diberitakan oleh media," tambah Dwi.

Mengetahui kasus kebohongan publik yang dilakukan Dwi, Deden mengaku tidak bisa tinggal diam. Ia juga menyebutkan, keterlibatan Dwi dalam Visiting World Class Professor adalah sebuah kerugian besar.

"Perjalanannya ke Indonesia dibiayai oleh panitia dan diberikan honor atas aktivitasnya di dalam kegiatan tersebut. Dwi Hartanto mesti bertanggung jawab atas kebohongannya yang merugikan banyak pihak di Indonesia," tulisnya.

Jika kebohongan tersebut berlanjut, akan sangat bahaya jika Dwi akhirnya diberikan posisi di bidang Aerospace Engineering. Sebab, Dwi yang berlatar belakang ilmu Virtual Reality, tidak memiliki kompetensi yang cukup dan tentunya akan sangat membahayakan keselamatan jiwa banyak orang.

"Kebohongan yang dilakukan oleh Dwi Hartanto juga merusak nama baik ilmuwan secara umum. Ilmuwan adalah suatu profesi yang memerlukan integritas dan kode etik yang tinggi. Bidang keilmuan tidak akan berkembang bilamana pelakunya tidak memiliki integritas untuk menjaga kejujuran dan objektifitas bidang keilmuan," tambahnya.