Integrasi Semua Data Penduduk Penting untuk Cegah Korupsi
ADVERTISEMENT
Perilaku koruptif masih sering dijumpai. Dari pejabat publik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, hingga pihak swasta, banyak yang telah terseret kasus korupsi dan merugikan uang negara.
ADVERTISEMENT
Untuk mencegahnya, Direktur Kemitraan Monica Tanuhandaru mengusulkan dengan membentuk paltform atau aplikasi yang berisi semua data penting para pejabat publik. Sehingga semua transaksi yang dicurigai sebagai hasil korupsi, dapat terdeteksi.
"Integrasi data yaitu kita mengusulkan untuk aksi pemberantasan-pencegahan korupsi 2018 ke pemerintah, itu memasukkan data kependudukan, data perbankan, data pajak, dan data lainnya ke dalam satu paltform," ujar Monica di Bakoel Koffie Cikini, Jl Cikini Raya No 25 Jakarta Pusat, Minggu (14/1).
Menurut Monica, upaya tersebut dapat meminimalisir terduga koruptor untuk maju dalam konstelasi Pilkada 2018 ataupun Pilpres 2019. "Misal seorang koruptor maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur, atau wakil gubernur, kita bisa periksa langsung kekayaannya. Ini contoh," katanya.
"Jadi transparansi dan keterbukaan data ke publik itu terutama yang terkait dengan orang yang maju dalam satu posisi pilkada, atau untuk pertarungan politik, atau bahkan pejabat menjadi pejabat publik saya kira sudah ada aturan yang lama persoalan LHKPN. Tapi itu kan tidak diwajibkan posisi-posisi tertentu," jelasnya.
Bahkan bila perlu, Monica menyarankan agar Presiden Joko Widodo membentuk satgas khusus terkait pemulihan dan perampasan aset. Selain itu, sebagai sarana untuk bersih-bersih sebelum pesta demokrasi lima tahunan tersebut dimulai.
ADVERTISEMENT
"Kita enggak ingin koruptor ataupun upaya hasil korupsi masuk ke dalam pertarungan politik. Uang politik itu ada pasti, tapi kita tidak ingin uang kotor masuk dalam pertarungan politik," tambahnya.