Jokowi: Sampai Kiamat Proyek Mandalika Tak Rampung Tanpa Payung Hukum

Joko Widodo di Istana Negara (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

Saat menghadiri acara Rembuk Nasional ke-3 Tahun 2017, Presiden Joko Widodo sempat memamerkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ke peserta KEK Mandalika berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang pada hari Jumat (20/10) lalu baru saja ia resmikan.

Jokowi menyebut bahwa KEK Mandalika bisa berjalan setelah ada payung hukum yang baru tiga bulan terbit. Hal itu dikatakan Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

"Saya berikan contoh Mandalika, 29 tahun, kenapa enggak rampung soal pembebasan lahan, karena bupatinya tak berani memutuskan, gubernur tak bisa memutuskan. Dikuasai masyarakat tapi belum megang sertifikat," kata Jokowi.

"Kalau tidak kita beri payung hukum sampai kiamat enggak rampung. Begitu saya turun ke sana, tahu ada masalah ini sudah di-rataskan kemudian sudah keluar Inpres sebagai payung hukum, lapangan, tiga bulan rampung. Ini yang sebabkan kita tidak bergerak cepat," lanjut dia.

Jokowi juga menjelaskan soal pemangkasan 3.500 Perda tahun lalu. Namun sayangnya, Mahkamah Konstitusi mementahkan pemangkasan tersebut.

"Menteri sudah senang, di MK kalah. Kenapa di lapangan tidak bisa cepat diputuskan, salah satunya gara-gara ini. Saya sudah sampaikan ke Gubernur, Wali Kota, enggak usah buat Perda. Setahun 2 kali cukup," ucap Jokowi.

Jokowi lalu mengimbau bahwa pembuatan Undang-undang jangan dijadikan proyek. Karena jika melakukan hal demikian, Indonesia akan mengalami ketertinggalan dari negara-negara lain.

"Saya bilang, jangan Undang-undang dijadikan proyek. Karena ke depan bukan negara kuat mengalahkan negara kecil, enggak. Ke depan itu negara cepat akan kalahkan negara lambat," tuturnya.

Pada acara ini turut hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selain itu juga dalam acara ini ada 12 rekomendasi yang diberikan panitia Rembuk Nasional ke-3 kepada Jokowi.