Calon TKI yang Digerebek di Jakarta Timur Tidak Miliki Paspor dan KTP

81 TKI Illegal dibawa ke RPTC. (Foto: Reki Febrian/kumparan)

Polda Metro Jaya dan Kemenaker curiga ada tindak pidana human trafficking di balik penitipan TKI di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Restu Putri Indonesia. Kecurigaan ini semakin menguat dengan tidak ditemukannya barang bukti seperti paspor dan KTP milik korban.

"Dari tadi kita cek, tidak ada paspor, tidak ada KTP. Semua ini hanya berdasarkan pengakuan para korban, makanya kami bingung," ujar Kasubdit Perlindungan TKI Kemenaker, Yuli Adi Ranto, di TKP penggerebekan, Jalan Robusta, Blok Q7 Pondok Kopi, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Menurut Yuli, berdasarkan pengakuan korban, mereka dilatih untuk dikirimkan menjadi pembantu rumah tangga di Timur Tengah maupun Asia Pasifik. Padahal, Kemenaker sebenarnya telah melarang pengiriman TKI ke Timur Tengah sejak 2015.

"Jadi setiap ada pengiriman ke sana, dapat dipastikan itu ilegal," tambah Yuli.

Penggerebekan penyalur TKI Ilegal. (Foto: Reki Febrian/kumparan)

Ia juga mengaku pihaknya akan terus menyelidiki adanya dugaan human trafficking dalam kasus ini. Sementara, pemilik BLKLN Restu Putri Indonesia, Hirni Sudarti mengaku tidak tahu ada TKI ilegal yang datang ke Balai Pelatihan miliknya.

"Terus terang saya enggak tahu siapa yang bawa mereka ke sini. Ini yang nerima pegawai saya. Kata pegawai, mereka cuma dititipkan dua-tiga hari. Dan sejak 3 hari lalu, saya di Medan, hari ini juga sedang rapat. Saya datang telat ini,"kata Hirni.

Saat ini, dari 98 korban, ada 81 orang yang rencananya akan diberangkatkan ke Timur Tengah oleh sponsor. Kini, 80 orang tersebut dititipkan sementara di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial, sementara sisanya tetap berada di BLKLN Restu Putri Indonesia.