Keterbukaan Pemerintah, Ekosistem Terpenting untuk Konsep Kota Pintar

Jakarta Smart City. (Foto: Nadia Riso/kumparan)

Belakangan ini banyak pemerintah daerah yang berinisiatif menjalankan konsep smart city atau kota pintar. Namun dalam penerapannya, konsep kota pintar lebih dominan diterapkan kepada penerapan teknologi. Kerap kali, konsep kota pintar juga berkembang sebagai sebuah isu infrastruktur teknologi semata ketimbang perubahan cara kerja dalam tata kelola pemerintahan. Namun apa benar teknologi adalah satu-satunya elemen dalam konsep pemerintahan pintar?

Berangkat dari keingintahuan akan hal tersebut kami mencoba untuk menganalisanya dengan mewawancarai salah satu champion yang berada di balik evolusi DKI Jakarta menjadi sebuah kota pintar. Tokoh penggerak yang kami temui adalah Setiaji atau yang akrab dipanggil Pak Aji, Kepala UPT Jakarta Smart City. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini mendapatkan penghargaan WeGO Smart Sustainable City Awards 2017. Sebuah penghargaan yang dikhususkan kepada pemerintah kota yang dianggap berprestasi dalam penggunaan teknologi untuk mengendalikan permasalahan kotanya.

Kami juga menggali pendapatnya tentang keterhubungan konsep pemerintah yang terbuka dengan kota pintar. Berikut petikan langsung wawancara singkat kami dengan Pak Aji di dalam membahas perjalanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju sebuah kota pintar.

Sebagai konsep yang baru di Jakarta tentunya, masih ada beragam pemahaman atau bahkan miskonsepsi tentang konsep smart city. Apa pendapat Bapak mengenai hal ini?

Apabila dilihat, itu memang ada benarnya. Masih banyak yang belum paham mengenal konsep ini secara benar dan itu harus diluruskan. Pertama-tama, konsep Jakarta Smart City ini tidaklah hanya menambahkan fasilitas teknologi seperti koneksi internet tanpa kabel (wi-fi), atau CCTV di sudut-sudut kota saja. Tetapi konsep ini memiliki muatan yang lebih berat, yang pertama, yaitu untuk mencerdaskan masyarakat awam mengenai peran mereka dalam proses pembangunan dan pengelolaan kota. Nah dengan adanya masyarakat yang lebih pandai dan perhatian, tentunya pelayanan publik akan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan optimal.

Di sinilah keterbukaan pemerintah memungkinkan hal tersebut. Salah satu hal terpenting dari konsep ini adalah sebuah harapan agar dapat terjadi information sharing atau pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat begitu pula sebaliknya dapat terjadi secara rutin dan perlahan-lahan menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini kami lakukan dengan kebijakan data dan informasi terbuka kami. Tidak berhenti di situ, kami juga meningkatkan upaya pengolahan data-data kami oleh masyarakat. Tujuannya apa? Supaya mereka menjadi terdorong untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan bersinergi meningkatkan kinerja pemerintah. Bayangkan kalau tidak ada keterbukaan, bagaimana mungkin bisa terjadi kolaborasi yang aktif di antara pemerintah dengan masyakarat?

Apa bentuk kolaborasinya?

Banyak. Dalam peta konsep kami, Jakarta Smart City itu berusaha menyasar tidak hanya masyarakat awam, tetapi juga pelaku bisnis. Kedua aktor ini penting, karena merekalah yang nantinya akan banyak melaksanakan pengawasan, memberi masukan, bahkan melaksanakan gerakan-gerakan perubahan di sektor yang mungkin belum diketahui atau belum tersentuh oleh pemerintah.

Di JSC ini, kami berusaha menjadikan masyarakat sebagai sensor hidup. Maksudnya adalah mentransformasi masyarakat yang tadinya apatis terhadap perkembangan lingkungannya, menjadi pemeran utama dalam proses ini. Selain menjadi pelapor keadaan di lapangan, kami mengharapkan supaya masyarakat ini sadar dan menjadi peduli dengan lingkungan hidupnya.

Kalau sudah peduli, mereka pasti akan berkreasi dan mengambil tindakan merealisasikan ide perubahan mereka. Dengan adanya ketersediaan dan keterbukaan data dari JSC, maka masyarakat akan berkolaborasi dengan memanfaatkan data-data tersebut. Misalnya dengan membuat aplikasi atau menghubungkan program pemerintah dengan aktor swasta pengembang aplikasi untuk tujuan komunitas. Contoh konritnya antara lain kolaborasi Pemprov dengan Zomato, QLUE, dll.

Sehubungan dengan reformasi pemerintahan, apa hubungannya terhadap konsep kota pintar, keterbukaan, dan tentunya birokrasi yang modern?

Kalau menurut saya, birokrasi yang modern dapat diartikan dengan pemerintahan yang hadir untuk bekerja dan memberikan output nyata bagi rakyatnya. Hal inilah yang menurut saya juga menjadi dampak dari kemauan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi lebih terbuka. Karena dengan kemauan kami untuk terbuka, maka sebenarnya kami sekaligus melakukan penataan ulang sistem kerja kami di internal birokrasi pemerintahan.

Contohnya?

Dengan adanya kolaborasi ini, dengan kata lain sebenarnya merupakan upaya kami di dalam mempercepat response time pelayanan publik. Kalau publik sudah aktif berpartisipasi, pemerintah yang penuh dengan birokrasi kolot akan bisa mengubah kinerja buruknya secara lebih cepat dan riil. Karena kami percaya kalau slow response itu menyebabkan partisipasi publik menjadi kurang dan lambat. Maka dari itu untuk pemerintah dapat berubah secara optimal, ya harus mengembangkan masyarakatnya juga.

Beberapa perbaikan yang dapat dikatakan mencolok adalah pelayanan publik kini tidak lagi bersifat tersektoral dan terkotak-kotak. Antar institusi kini bisa lebih bersinergi dalam menyelesaikan suatu isu atau keluhan rakyat. Dengan mengadopsi keterbukaan data dan informasi, hal ini sudah mendorong para OPD untuk salign berbagi pakai data dan informasi.. Hal ini kemudian menciptakan kolaborasi dan sinergi secara horizontal dengan masyarakat, maupun vertikal antar dinas pemerintahan.

Misal Dinas Pemadam Kebakaran dengan Dinas Kesehatan, bisa membuat aplikasi atau kerjasama berupa koordinasi pelayanan unit gawat darurat. Menggunakan data jumlah ambulans, lokasi pelayanan gawat darurat terdekat, dll. Digitalisasi data juga mempercepat proses pelayanan atau response pemerintah terhadap sebuah isu. Ketersediaan informasi secara 24/7 dan dapat diakses di manapun, memberikan kemudahan bagi instansi-instansi pemerintahan yang sejalur kerja untuk bersinergi dan berkoperasi untuk mendapat hasil terbaik

Apabila pemerintah tidak terbuka, maka rakyat juga tidak akan pernah percaya terhadap pemerintah.

Sebagai salah satu pelaku proses keterbukaan pemerintah, apakah Bapak memiliki saran atau pendapat bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainya?

Yang pertama, pemerintah harus merevitalisasi kebijakan dan implementasi e-government nya. Saya yakin smart city itu merupakan salah satu cara untuk merealisasi e-gov. Lalu yang kedua, pemerintah harus mengubah mindset dalam tatanan birokrasi, terutama menganggap masyarakat sebagai customer. Ketiga, pemerintah harus dapat mefasilitasi inisiatif kolaborasi dari publik dengan membuka ruang-ruang kolaborasi, semisal dengan menyediakan integrated platform atau co-working spaces untuk memastikan terjadinya pertukaran pikiran dan interaksi secara langsung antara pemerintah dan masyarakatnya.

Yang terakhir sekaligus yang dapat memastikan keberlangsungan keterbukaan adalah dengan, mendorong digital entrepreneurship. Selain untuk mendorong masyarakat agar melek teknologi, kegiatan ini mampu memperlebar market kebijakan keterbukaan. Di saat yang bersamaan, sosialisasi digital entrepreneurship ke kelas-kelas ekonomi menengah ke bawah juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan terukur.

Lalu, apa next step dari konsep ini pak?

Terus bekerja untuk meningkatkan kepedulian warga tentang pengelolaan tata kota. Hal ini dapat ditempuh dengan merealisasikan program digitalisasi data, proses bisnis dan pelayanan publik, agar masyarakat tidak hanya menjadi peduli, tetapi menjadi kritis akan keterbukaan.

(YR & LO)

Pahami lebih banyak cerita dari upaya mereformasi tata kelola pemerintahan Indonesia menjadi lebih terbuka di sini