news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

4 Petani di Poso Tewas, Anggota DPD RI Dapil Sulteng Akan Pertanyakan ke Kapolri

Konten Media Partner
15 Mei 2021 20:43 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha. Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha. Foto: Istimewa
ADVERTISEMENT
Empat petani meninggal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang diduga dilakukan kelompok MIT Poso beberapa waktu lalu, sangat menyita perhatian publik. Salah satunya disampaikan oleh anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha.
ADVERTISEMENT
“Kejadian ini terus berulang terjadi tanpa akhir,” kata Abdul Rachman Thaha, kepada media ini, Sabtu (15/5).
Dalam keterangannya, ia menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kejadian yang menimpa 4 petani di Poso. Padahal, hal itu tidak perlu terulang lagi dengan hadirnya Satgas Tinombala yang kini berganti nama menjadi Satgas Madago Raya.
“Konflik Poso sudah terjadi 20 tahun, tapi masalah ini juga belum selesai. Kepolisian menganggap ini perbuatan kriminal biasa yakni perbuatan melawan hukum, tapi bagi saya ini adalah kejahatan kemanusiaan,” ujar Abdul Rachman Thaha.
Bayangkan saja katanya, empat petani tersebut dibunuh dengan cara sadis, kepalanya digorok dan dipenggal. Bagi Abdul Rachman Thaha, MIT Poso bukan hanya pantas disebut teroris, melainkan sekelompok separatis yang sudah melawan negara dengan ingin mendirikan negara dalam negara.
ADVERTISEMENT
“Maka dari itu Satgas harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Mereka sudah didukung dengan anggaran yang ada, masa hingga detik ini tidak bisa dilakukan sebuah penangkapan,” tambahnya.
Dana yang dikucurkan untuk Satgas Madago Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tidak sedikit. Artinya, uang tersebut adalah milik rakyat yang dipergunakan oleh Satgas Madago Raya untuk menumpas teroris MIT Poso, namun hingga kini masih menyisakan persoalan.
“Begitu banyak uang masyarakat yang dipakai. APBN ini uang rakyat bukan uang siapa. Tanggal 31 ini saya punya agenda rapat dengan Kapolri dan akan saya sampaikan ke dia persoalan ini,” ujarnya.
Kapolda Sulteng menurutnya juga harus bertanggung jawab, bila perlu harus diganti dengan yang baru. Yang lebih muda dan energik. Sebagai perwakilan daerah Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha merasa turut bertanggung jawab menyuarakan persoalan teroris Poso di Sulteng.
ADVERTISEMENT
“Konflik ini harus diselesaikan tidak boleh main-main. Jangan diulur-ulur terus seperti memanfaatkan sesuatu dengan menjadikan masalah ini sebuah lahan anggaran. Harus betul-betul,” tuturnya lagi.
“Kapolri harus mengevaluasi kinerja Satgas. Memang medannya sulit, tapi itulah tugas dan tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan hal tersebut,” ujar Abdul Rachman Thaha.