64 Persen Warga Kehilangan Pekerjan akibat Tsunami Palu 2018

Salah satu Mall terbesar di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang rubuh setelah diguncang Gempa Bumi pada 28 September 2018 lalu. Banyak karyawan Mall yang kehilangan pekerjaan atas kejadian tersebut. Foto: PaluPoso

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat 64 persen warga Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong kehilangan pekerjaan akibat gempa, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi pada 28 September 2018. Pada umumnya mereka sebelumnya bekerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, dan peternak.

Data itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Ekonomi Bappeda Sulteng, Saiful Anwar Hasibuan, dalam pengantar 'Sosialisasi Draf Panduan Umum Paket Bantuan Nontunai Sumber Penghidupan di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng pada Selasa (19/3).

Dia mengatakan jumlah itu akan meningkat jika pemerintah tidak segera memulihkan kondisi ekonomi dan sosial berdasarkan sumber mata pencaharian warga.

"Draf ini telah dibahas Non-Governmental Organization (NGO) dari beberapa klaster dan Organisasi Perangkat Daerah terkait serta dengan Pak Sekretaris Provinsi. Keinginan teman-teman NGO dan Bappeda disosialisasi dulu untuk diberi masukan,” kata Saiful Anwar Hasibuan.

Mewakil Gubernur Sulawesi Tengah, Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Setdaprov, Muliono, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Draf Panduan Umum Paket Bantuan Nontunai Sumber Penghidupan (Bantu Hidup) pada Selasa (19/3) di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Selasa (19/3). Foto: Humas Pemprov Sulawesi Tengah

Berdasarkan draf tersebut, bantuan yang direkomendasikan berupa voucer atau kupon, baik untuk bantuan barang dagangan maupun nominal barang. Rekomendasi ini dengan tujuan memudahkan pengawasan penyaluran bantuan.

Rekomendasi bantuan itu ditujukan untuk petani, nelayan, peternak, dan pemilik UMKM dengan jenis dan nilai bantuan yang bervariasi, tergantung pada prioritas.

Asisten Administrasi Umum, Hukum, dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Mulyono, mengapresiasi kegiatan sosialisasi untuk menyempurnakan draf itu agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan terintegrasi dengan dinas terkait. Dia menyebut ada tiga prinsip yang diperhatikan, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

"Semoga melalui sosialisasi bisa ditutup celah-celah di mana tiga indikator tadi bisa tidak tercapai," ujar Mulyono mewakili Gubernur Sulteng.

Selain itu, kata Mulyono, koordinasi antara NGO yang mengorganisir bantuan dengan dinas terkait diharapkan tetap berjalan. "Koordinasi kerja diharap dapat mengurangi risiko pengalokasian bantuan yang tumpang tindih," katanya.