News
·
15 Januari 2021 10:07

Amirullah Divonis 39 Bulan Penjara dalam Kasus Pilkada Tolitoli

Konten ini diproduksi oleh PALU POSO
Amirullah Divonis 39 Bulan Penjara dalam Kasus Pilkada Tolitoli (116057)
Dua terdakwa kasus Pilkada 2020 Tolitoli saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Tolitoli, Sulteng, Kamis (14/1). Foto: Moh. Sabran/PaluPoso
Pengadilan Negeri Tolitoli memvonis terdakwa Amirullah alias Mindollah 3 tahun 3 bulan penjara. Majelis hakim menyatakan ketua RW Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah ini terbukti melakukan tindak pidana pilkada tahun 2020.
ADVERTISEMENT
"Selain pidana penjara, terdakwa dikenai denda Rp 39 juta subsider 1 bulan kurungan oleh majelis hakim PN Tolitoli yang diketuai Dion Handung Harimurti," kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Tolitoli La Ode Muh Nuzul kepada PaluPoso, Kamis (14/1).
Selain menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Amirullah, majelis hakim juga menjatuhkan vonis terhadap satu terdakwa lainnya bernama Firman Abdul Majid alias Iman dengan pidana penjara 3 tahun, denda Rp 36 juta dan subsider 1 bulan kurungan.
‘’Dalam amar putusannya majelis hakim menilai kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 178c ayat 2 dan pasal 178c ayat 1 undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada,’’ katanya.
Usai putusan dibacakan oleh majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa Amirullah, apakah vonis tersebut diterima atau melakukan banding.
ADVERTISEMENT
Bersama pengacara terdakwa setelah dilakukan negosiasi, terdakwa justeru pikir-pikir. Sementara JPU sendiri ketika giliran diberikan kesempatan oleh majelis berpendapat yang sama dan pikir-pikir terhadap putusan tersebut sembari melakukan koordinasi dengan pimpinan.
Amirullah Divonis 39 Bulan Penjara dalam Kasus Pilkada Tolitoli (116058)
Sementara itu, Moh Sabrang selaku penasehat hukum terdakwa Amirullah, kepada PaluPoso mengatakan, dalam agenda putusan perkara ini pihaknya mengajukan kepada majelis hakim untuk berpikir dulu.
Hal tersebut disebabkan masih jauh melampaui batas-batas rasa kemanusiaan dan keadilan jika dilihat dari sisi peristiwa dan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.
"Dalam waktu tiga hari ini kami akan bermusyawarah dengan tim kuasa hukum lainnya, apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut dan juga kami akan melibatkan pihak keluarga terdakwa," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Diketahui kasus ini bermula saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) 5 Kelurahan Panasakan, tersangka Amirullah selaku ketua RW menguasai empat dokumen surat panggilan memilih terhadap warganya.
Ke empat warga yang dimaksud telah berdomisli di tempat lain. Sehingga, panggilan itu tidak didistribusikan oleh tersangka, di mana seharusnya panggilan tersebut telah dilakukan pengembalian kepada KPPS.
Akhirnya pada saat hari pencoblosan, tersangka bertemu dengan rekannya yang juga ditetapkan tersangka agar mengaku mencoblos dengan mengaku sebagai Abdul Kadir dan memerintahkan untuk melakukan pencoblosan.
Usai mencoblos, tersangka langsung mendapat protes dari saksi pasangan calon karena saat melakukan pencoblosan, tersangka bukan atas nama pada surat panggilan tersebut dan mengakui jika surat panggilan tersebut milik orang lain. Sehingga, pada akhirnya kasus tersebut ditangani oleh tim Gakumdu Kabupaten Tolitoli.
ADVERTISEMENT