news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Aturan Pusat Larangan Mudik Jangan Dipukul Rata ke Daerah

Konten Media Partner
30 April 2021 20:36 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi Mudik. Foto: Pixabay
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Mudik. Foto: Pixabay
ADVERTISEMENT
Seorang dosen muda Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Ari Fahry, Jumat (30/4), mengetik kebijakan pemerintah pusat mengenai aturan larangan mudik tahun ini.
ADVERTISEMENT
Di media sosial, Ari panggilan akrabnya termasuk getol menyuarakan kritikannya terhadap kebijakan larangan mudik tersebut.
“Kebijakan larangan mudik adalah contoh gagalnya pemerintah dalam memandang Indonesia yang luas dari ujung Papua hingga Sumatera,”ujar Ari Fahry, Jumat (30/4).
“Dikiranya Indonesia hanya Jakarta dan kota-kota besar di Jawa sana, yang pergerakan masyarakatnya sulit dikontrol karena banyaknya jumlah penduduk di sana,” ujarnya lagi.
Ari berharap Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng memiliki cara pandang dalam mengatur momen lebaran kali ini.
Lebih lanjut ia berpendapat bila Pemda ingin mengatur pergerakan mudik, lebih baik yang harus diatur pergerakan provinsi. Dengan tetap memasifkan kampanye dan penerapan protokol kesehatan.
Plus, tutup tempat wisata. Kalau tempat wisata tetap buka dan mudik dilarang. Maka tempat-tempat wisata juga akan menjadi lokasi penumpukan orang,” kata Ari.
ADVERTISEMENT
Sedangkan Rafani Tuahuns, Ketua PB Pelajar Islam Indonesia (PII) menilai kebijakan larangan mudik sudah melarang hak masyarakat untuk berkumpul bersama keluarganya. Padahal bagi dia, itu perlu.
“Tahun lalu kan kita sudah melalui masa larangan mudik dengan pengawasan cukup ketat. Tahun ini sebaiknya sudah boleh dilonggarkan. Hanya protokol kesehatannya saja yang perlu diperketat,” kata Rafani.
Dia sendiri tahun ini terpaksa tidak ikut mudik ke Kabupaten Banggai, tidak seperti tahun lalu. Lantaran, harus menyelesaikan tugas-tugas barunya di Jakarta sebagai Ketua PB PII.
“Sama satu hal. Jangan sampai bandara ditutup, tapi penerbangan komersil ke lokasi wisata dibuka. Saya pikir ini yang perlu diperhatikan,” kata Rafani.