Banjir Morowali, Jatam: Evaluasi Izin Tambang

Suasana Banjir di Morowali, Sulawesi Tengah. Foto: Istimewa

Akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah daerah di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dilanda banjir dan menyebabkan sejumlah ruas jalan dan jembatan rusak.

Menanggapi hal tersebut, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, menilai penyebab keseluruhan bencana banjir di Kabupaten Morowali, karena ada aktifitas pertambangan di hulu sungai.

Direktur Eksekutif Jatam Sulteng, Minggu (9/6), Syahrudin Ariestal Douw, mengatakan ada tiga hal penyebab banjir di sejumlah daerah di Morowali.

Pertama kata dia, industri tambang adalah penyebab utama banjir di Morowali. Kemudian kedua kata dia, pemerintah lalai melihat keselamatan lingkungan. Akibatnya, izin dikeluarkan melebihi daya dukung lingkungan.

Selanjutnya kata dia, banjir adalah pintu masuk bagi institusi penegak hukum untuk melakukan penindakan perusahaan tambang serta melakukan evaluasi agar perizinan yang jumlahnya masih di angka seratusan itu di Kabupaten Morowali, menjadi tinggal dua atau tiga izin saja.

"Untuk itu, kami mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi tambang secara serius dan terbuka," ujarnya kepada Palu Poso, Minggu (9/6).

Selama ini lanjutnya, pemerintah tidak serius dalam penanganan tambang. Hal ini terlihat dengan tidak adanya laporan secara berkala kepada publik. "Izin apa saja perusahaan yang dicabut dan perusahaan apa saja yang baru diberikan izin," katanya.

Banjir Morowali rendam jalan-jalan dan pemukiman penduduk di Morowali. Foto: Istimewa

Kemudian, indikator banjir yang hampir terjadi di semua kecamatan tambahnya, menandakan dahulu banjir biasanya hanya di satu tempat, tapi kini merata. Ini pertanda ada indikasi bahwa ada aktivitas merusak hutan di hulu sungai.

Selanjutnya kata dia, publik seperti NGO tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam evaluasi, sehingga alat ukur evaluasi tidak transparan.

Dia menambahkan, pemerintah jangan hanya mengejar pendapata asli daerah (PAD) tanpa memperhatikan aspek lingkungan.

Kalau logikanya kejar PAD. Kata dia, jual saja daerah ini pada investor. Tapi bila tujuannya adalah kesejahteraan dan keselamatan hidup rakyat, maka harus dilakukan evaluasi.

"Baik dari aspek lingkungan, kelayakan dan aspek administrasi pertambangan sudah cukup menghadang banjir musiman ini," ujarnya.

Kepala BPBD Kabupaten Morowali, Nafsahu dikonfirmasi mengenai hal itu, Minggu (9/6), belum merespon hingga saat ini.

Upaya konfirmasi melalui pesan singkat belum dibalas. Begitupula saat dikonfirmasi melalui telepon, terdengar nada aktif namun tidak diangkat.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan juga dihubungi Palu Poso, Minggu (9/6), untuk mengonfirmasi terkait pernyataan pihak Jatam Sulteng, juga belum memberikan jawaban.

Kontributor: Ikram