Bantuan Tak Merata, Warga Buluri Minta Pendataan Ulang Korban Bencana

Warga Buluri saat mendatangi Kantor Lurah Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan berdialog dengan lurah setempat. Senin, (11/2/2019), Foto: IKRAM

Puluhan warga Buluri mendatangi Kantor Lurah Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Senin (11/2). Mereka meminta klarifikasi Lurah Buluri, Nuay Verlimay, terkait mekanisme pembagian bantuan terhadap warga terdampak bencana tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada September 2018.

Mereka mendatangi Kantor Lurah Buluri sekitar pukul 08.00 WITA, namun baru berhasil bertemu Nuay sekitar pukul 09.15 WITA. Warga menuding pembagian bantuan dalam bentuk sembako maupun uang tunai tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Di hadapan puluhan warga, Nuay Velimay terlebih dulu menjelaskan bahwa bantuan uang tunai Rp 1,5 juta kepada warga terdampak di Kelurahan Buluri merupakan bantuan dari salah satu yayasan di Inggris.

Dia mengatakan yayasan pemberi bantuan meminta untuk difasilitasi bertemu dengan warga sebelum bantuan disalurkan. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan membentuk tim beranggotakan 8 orang yang berasal dari warga setempat untuk mendata warga Buluri yang terdampak bencana khususnya janda.

Selanjutnya, kata Nuay, tim itu menyepakati terdapat 203 nama calon penerima yang masing-masingnya memperoleh Rp 1,5 juta. “Sebab bantuan uang tunai ini juga dibatasi,” ujarnya.

Sedangkan bantuan sembako berupa beras, ikan, garam, dan gula yang disalurkan dinas sosial hanya untuk penghuni hunian sementara (huntara) yang berjumlah 35 kepala keluarga. Nuay mengatakan jumlah itu didapat karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu hanya meminta data penghuni huntara.

“Makanya data penghuni huntara saja yang kami serahkan,” ujar Nuay.

Warga Buluri saat mendatangi Kantor Lurah Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan berdialog dengan lurah setempat. Senin, (11/2/2019), Foto : IKRAM

Warga yang hadir dalam pertemuan itu menolak penjelasan Nuay Velimay karena dinilai tidak sesuai kenyataan di lapangan. Warga menyebut banyak janda sudah berusia lanjut dan tidak memiliki pekerjaan yang tidak mendapat bantuan sembako dan dana tunai Rp 1,5 juta.

Selain itu, warga juga mempertanyakan langkah membentuk tim pendataan tanpa berkoordinasi dengan RT setempat. Padahal, menurut mereka, aparat RT yang paling mengetahui warga yang berhak menerima bantuan.

Mereka juga protes dengan adanya warga yang rumahnya tidak rusak namun menempati huntara dan mendapat bantuan sembako. Sehingga mereka yang rumahnya rusak tidak mendapat huntara dan bantuan lainnya.

Ketidakjelasan ini dinilai menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga warga meminta dilakukan pendataan ulang. Seorang warga bahkan mengancam akan menyegel Kantor Lurah Buluri jika tidak dapat mengatasi persoalan ini.

Seorang warga Buluri saat pertemuan itu, Lahay, mengatakan warga setempat sudah dua kali mendapat bantuan uang tunai, yakni dari yayasan dan dinas sosial. Namun dia mengaku tidak mendapat bantuan dari yayasan padahal dia merasa berhak karena rumahnya hanyut akibat tsunami.

“Makanya saya protes, tapi kini bantuan dari dinas sosial sudah saya dapatkan, itu pun atas nama istri saya," ujar Lahay.

Menyikapi reaksi warga, Nuay menjelaskan bahwa pihak kelurahan hanya memfasilitasi antara yayasan dan warga. Sementara terkait data penerima bantuan disebut menjadi wewenang tim yang beranggotakan 8 orang. Pertemuan itu dihadiri Kepala Seksi Pemerintahan Pemerintah Kota Palu, Muh. Aswar.

Penulis: Ikram (Kontributor)

Editor: Abidin