Honor Belum Dibayar, Pol PP dan Petugas Damkar di Poso Demo

Honor Belum Dibayar, Pol PP dan Damkar Poso Gelar Aksi Boikot. Foto: Deddy/Poso

Puluhan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (29/4) pagi, menggelar demonstrasi ke Kantor Bupati Poso khususnya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Menurut beberapa petugas Pol PP yang berorasi saat itu mengatakan, jika kedatangan mereka melakukan aksi ini adalah untuk mempertanyakan honor mereka pada bulan April 2021 yang belum dibayarkan hingga akhir bulan ini.

"Sudah mau selesai bulan ini, honor kami sebulan ini belum juga dibayarkan. Sementara dana tersebut sangat kami butuhkan apalagi seperti bulan puasa seperti ini," teriak beberapa pendemo yang juga tenaga honorer Pol PP.

Aksi demonstrasi Pol PP tersebut diterima oleh Wakil Bupati Poso Yasin Mangun yang didampingi oleh Kepala BPKAD Poso, Sukimin.

"Sebenarnya saya sangat menyayangkan adanya aksi ini, sebab selama ini pintu pagar dan pintu rumah jabatan saya tidak terkunci, namun tidak pernah ada anggota Polisi Pamong Praja yang melaporkan persoalan yang mereka hadapi. Intinya persoalan mereka tidak pernah mereka tanyakan kepada kami," kata Yasin.

Mantan ketua KPU Poso tersebut juga mengakui jika memang honor dari tenaga honorer Pol PP yang bulan ini belum dibayarkan. Sebab, saat ini sistem yang berubah dan bukan cuma di Kabupaten Poso.

Honor Belum Dibayar, Pol PP dan Damkar Poso Gelar Aksi Boikot. Foto: Deddy/Poso

"Jika honor mereka sudah tertunda berbulan-bulan lantas demo wajar, tapi ini honor mereka belum sebulan sebab bulan ini masih sedang berjalan. Dana honor mereka ada, hanya sistim keuangan saat ini berubah dan sedang berproses. Intinya pengawal Perda dilarang gelar aksi demo seperti ini," kata Wabup.

Wabup Yasin juga mengakui, sehari sebelum mereka gelar aksi ini, mereka telah melakukan boikot ke semua pos penjagaan termasuk ke pos Rujab wakil bupati.

"Kemarin mereka telah melakukan aksi mogok jaga di semua pos penjagaan termasuk di Rujab Bupati dan Wabup. Dengan mereka mogok seperti ini kebijakan kami adalah kepada semua tenaga Pol PP yang mogok jaga kemarin dilarang untuk kembali bertugas di pos-pos tersebut mulai hari ini, termasuk di pos Wabup," kata Yasin.

Ia juga mengatakan dengan peristiwa ini pihaknya belum menjalankan sanksi kepada aparat Pol PP yang melakukan aksi demo. Tapi, ia akan melakukan evaluasi mengapa instansi ini selalu bergejolak.

Apakah pejabatnya yang tidak becus mengatur rumah tangganya. Sehingga, ke depan pejabat di Dinas Pol PP dan Damkar akan dievaluasi dan diseleksi ketat.

Dari pantauan media ini di Dinas Pol PP dan Damkar Poso hari ini terlihat kantor Pol PP acak-acakan dan kertas berhamburan di lantai serta kotor.

Di halaman kantor masih mengepul asap sisa pembakaran kursi kantor dan ban bekas yang dibakar saat gelar aksi pagi tadi. Saat ini terlihat hanya beberapa petugas Damkar yang setia menggelar piket di pos mereka. ** (Deddy).