Korban Bencana di Kota Palu Tolak Dibangunkan Huntara

Rapat Akbar Warga Kelurahan Balaroa, Kota Palu, korban bencana gempa, likuefaksi dan kebakaran menuntut hak dan keadilan kepada pemerintah, Sabtu (2/2), di lapangan Sport Center, Kelurahan Balaroa, Kota Palu. (Foto: Istimewa)

Ribuan warga Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat,  Kota Palu, yang merupakan korban bencana gempa, likuefaksi dan kebakaran, menggelar Rapat Akbar untuk menuntut hak dan keadilan, Sabtu (2/2),  di lapangan Sport Center, Kelurahan Balaroa Kota Palu.

Rapat Akbar Forum Korban Balaroa yang  dikemas dalam bentuk diskusi, menyepakati lima point tuntutan masyarakat korban bencana di Balaroa dan akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Pertama, menolak hunian sementara (Huntara) dan menginginkan dana tersebut dikompensasikan kepada korban. 

Kedua, menginginkan segera dibangunkan hunian tetap (Huntap) di wilayah Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat. Selanjutnya, segera mempercepat pembayaran dana santunan bagi korban jiwa kepada ahli waris.

Selain itu, mereka menuntut  hak-hak keperdataan atas lahan yang terdampak gempa bumi dan likuifaksi harus jelas ganti ruginya. Terakhir,  proses pendistribusian sembako harus merata berbasis data melalui pemerintah kelurahan sehingga bisa dirasakan oleh korban bencana gempa bumi dan likuifaksi Balaroa.

Selain kelima point tersebut, pertemuan yang dihadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov)  Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate,  Wakil Ketua DPRD Kota Palu Reo Arfandi, Ketua Pansus DPRD Sulteng, Yahdi Basma SH, serta sejumlah Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,  memunculkan sejumlah pertanyaan dari para peserta yang berlangsung dengan tertib.

Rapat Akbar Warga Kelurahan Balaroa, Kota Palu, korban bencana gempa, likuefaksi dan kebakaran menuntut hak dan keadilan kepada pemerintah, Sabtu (2/2), di lapangan Sport Center, Kelurahan Balaroa, Kota Palu. (Foto: Istimewa)

Sekprov Hidayat Lamakarate menjawab sejumlah pertanyaan, khususnya berkaitan dana bantuan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, dana bantuan tersebut terbagi dua. Pos pertama yang berasal dari Pemda lain, langsung masuk dalam alokasi APBD provinsi. Keseluruhan anggaran dimaksud, diarahkan untuk penanganan soal perencanaan infrastruktur dan lain-lain.

Selanjutnya mengenai dana bantuan sosial. Menurut Sekprov, dimasukkan  ke kas Pemda Provinsi yang pengalokasiannya lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pengalokasiannya secara rinci dicatat. Demikian pula peruntukannya, yang pada intinya  dipakai untuk menangani masalah kebencanaan.

"Soal rinciannya ada semua yang dipergunakan untuk keperluan kebencanaan, di situ saya yang bertanggung jawab langsung,"  jelas Sekprov.

Ia menegaskan, masyarakat yang tertimpa bencana tidak sendiri karena pemerintah ada dan berdiri di garda depan untuk memperjuangkan dan merespon persoalan kebencanaan ini.

Sekaitan mencuatnya keluhan masyarakat yang mengaku belum mendapatkan bantuan, mendapat tanggapan serius dari Sekprov. "Pemerintah perlu mengkroscek siapa saja yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dan di mana," tegasnya.

Menurut Sekprov, secara teknis distribusi logistik dalam bentuk beras dan sebagainya, bukan kewenangan pemerintah provinsi, melainkan  kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri, menyampaikan apabila ada warga yang belum terdata dan terkena dampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi kiranya melaporkannya ke kelurahan masing-masing.

Ia mengungkapkan, Walikota Palu saat ini sangat gelisah. Karena kalau menunggu pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, Walikota Palu berusaha menghubungi teman-temannya yang ada di Lemhanas maupun  Yogyakarta untuk membantu membangunkan hunian tetap.

Yayasan Budha Tzu Chi kata Asri, salah satu pihak yang memberikan respon dan menyatakan bersedia membantu. Pada tahap pertama menurut Asri, Yayasan Budha akan membangun 1000 unit hunian tetap di kota Palu dan akan menyusul di tahap selanjutnya.