Korban Gempa-Tsunami Palu Tuntut Perbaikan Distribusi Bantuan

Diskusi korban bencana gempa bumi dan likuefaksi dari 9 desa di Kabupaten Sigi dan Donggala serta 1 Kelurahan di kota Palu, Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah segera mendesain dan membentuk SOP dalam bentuk Peraturan Daerah Kepala Daerah (Perdaka), di Rumah Singgah SKP-HAM Jalan Basuki Rahmat Palu, Minggu (3/2). (Foto: Istimewa).

Perwakilan warga dari 9 desa di Kabupaten Sigi dan Donggala serta 1 Kelurahan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah segera mendesain dan membentuk SOP dalam bentuk Peraturan Daerah Kepala Daerah (Perdaka) tentang Mekanisme Partisipasi Organisasi/Lembaga Non-Pemerintah Dalam Pemulihan dan Penanggulangan Bencana Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala).

Desakan pembentukan Perdaka tersebut berdasarkan pengalaman lapangan para korban gempa-tsunami, yang kemudian diajukan oleh Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (P3B).

Pengajuan resume pembentukan Perdaka tersebut berlangsung dalam diskusi yang difasilitasi Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah bersama perwakilan korban bencana Pasigala di 9 Desa di Sigi dan Donggala serta 1 Kelurahan di Kota Palu, di Rumah Singgah SKP-HAM Jalan Basuki Rahmat Palu, Minggu (3/2).

Yahdi Basma selaku Ketua Pansus P3B menyebutkan perlunya segera dibuat Perdaka sebagai payung hukum dalam mengatur mekanisme partisipasi organisiasi atau lembaga nonpemerintah tersebut. Hal itu merupakan salah satu poin dalam resume yang diajukan P3B.

"Ada dua poin pada resume diskusi tersebut," kata Yahdi Basma, yang juga anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi Nasdem.

Para peserta yang merupakan korban bencana gempa-tsunami Pasigala belajar dari kasus makanan beracun yang menimpa pengungsi di Kelurahan Kabonena dan Kelurahan Tipo, Kota Palu, dua pekan lalu. Sehingga insiden tersebut diupayakan semaksimal mungkin agar tidak lagi terulang.

Pendistribusian bantuan logistik juga rawan memicu konflik sosial jika tak diatur operasinya berlandas prinsip inklusi, adil, dan akurat dengan berbasis data korban.

Untuk diketahui, 9 perwakilan desa dan 1 kelurahan yang hadir pada diskusi itu adalah: Labuan Panimba, Labuan Toposo, Dusun Sisere Desa Karama, Desa Potoya, Dusun I, II, III Desa Langaleso, Desa Karawana, Desa Bone Oge, Desa Wani-I, Desa Soulowe, dan Kelurahan Panau.

Penulis: Abidin

Genangan air di Pesisir Talise yang hancur akibat gempa bumi dan Tsunami, Palu, Sulawesi Tengah. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan