Korban Likuefaksi Petobo: Jangan Buat Kami Mendadak Jadi Pembangkang

Suasana pencari barang rongsokan di lokasi likuefaksi Petobo Palu. Foto: Dok. PaluPoso

Warga korban likuefaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, mulai terlihat bersikap keras menyikapi perhatian yang diberikan pemerintah terhadap nasib mereka selama ini.

Ista Nur Masyita, perwakilan Forum Korban Likuefaksi Kelurahan Petobo menegaskan, penyintas bencana alam khususnya di Kelurahan Petobo, sangat butuh perhatian dari pemerintah. Negara kata Masyita, harus bertanggungjawab terhadap nasib mereka.

"Jangan buat kami mendadak jadi pembangkang karena kami masih warga negara Indonesia. Kami juga harus diperhatikan. Negara harus hadir. Pemerintah harus bertanggung jawab," kata Masyita pada rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri warga Kelurahan Balaroa dan Kelurahan Petobo bersama instansi terkait Pemerintah Palu, Forkopimda Kota Palu, anggota legislatif kota Palu, Jumat (21/6), di DPRD Kota Palu.

Masyita menjelaskan sejak bulan pertama pascabencana alam hingga saat ini, permasalahan warga penyintas hampir tak kunjung terselesaikan. Misalnya dalam persoalan ketersediaan air bersih.

"Mulai dari pertama hingga memasuki sembilan bulan pascabencana, keluhan kami di tempat pengungsian adalah air," katanya.

Lokasi likuefaksi Petobo Palu. Foto: Dok. PaluPoso

Meskipun kata Masyta, di tempat tersebut dilakukan mekanisme suplai air bergerak sebanyak dua kali selama sepekan dengan menggunakan mesin tenaga surya hingga tenaga solar. Namun hal itu sangat terbatas dalam pemenuhan air bersih bagi warga penyintas Petobo.

"Sudah masuk sembilan bulan pascabencana, suplai air bergerak seminggu dua kali ke lokasi pengungsian. Suplai habis maka warga kekurangan air. Begitu pula dengan tenaga surya, jika hujan, masyarakat juga kekurangan air bersih," ujarnya.

Ditegaskanya, di Huntara Petobo beredar " kupon diam-diam" dimana dalam realitanya, tidak semua warga penghuni Huntara mendapatkan kupon tersebut.

"Mengapa dikatakan "kupon diam-diam" karena tidak semua warga di huntara mendapatkannya. Antara penghuni huntara kadang ribut terkait hal tersebut," katanya.

Olehnya dia berharap agar pemerintah harus hadir dalam polemik tersebut. "Kita berharap tidak bergantung kepada para donatur. Karena bila programnya telah selesai, mereka akan pergi. Sudah banyak relawan yang meninggalkan Petobo. Sekarang lihat, tidak ada program yang jalan di tempat itu. NGO tidak akan mau ambil alih, karena wilayah terdampaknya sangat besar. Olehnya pemerintah yang ambil alih," ujarnya.