Legislator Palu Tagih Janji Pemerintah Pusat Soal Dana Korban Bencana

Ribuan Warga Balaroa korban bencana gempa, likuifaksi dan kebakaran, menghadiri rapat akbar yang digelar Forum Korban Gempa Bumi dan Likuefaksi Kelurahan Balaroa Kecamatan Ulujadi, di Sport Center Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. (Foto: Istimewa)

Alokasi dana APBD Kota Palu untuk bantuan logistik bagi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang berada di shelter pengungsian maupun di hunian sementara (Huntara) akan berakhir pada Maret 2019.

Hal itu berdasarkan pernyataan Wali Kota Palu, Hidayat, dalam rapat koodinasi bersama stakeholder, Minggu (17/3) di ruangan Bantaya Kantor Wali Kota, serta Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPj) Wali Kota Palu pada Senin (18/3) saat rapat paripurna DPRD Kota Palu. Di dua kegiatan tersebut, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palu telah mengupayakan menalangi kebutuhan logistik melalui pergeseran dana APBD 2018 sebesar Rp 63, 569 Miliar dari bulan Oktober 2018 hingga Maret 2019.

Begitupula pernyataan Wali Kota Palu kepada beberapa media usai rapat koordinasi bersama instansi terkait, camat dan lurah se Kota Palu, Minggu (17/3) mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Kota Palu telah meminta BNPB pusat untuk menalangi kelanjutan kebutuhan logistik tersebut.

Hanya saja perwakilan BNPB Pusat untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Kolonel Putra, yang juga hadir pada rapat koordinasi tersebut, belum bersedia memberikan tanggapannya ketika ditanya sejumlah media usai rapat kordinasi itu.

Sikap yang ditunjukkan perwakilan BNPB Pusat tersebut memantik reaksi dari Wakil Ketua II DPRD Kota Palu, Erfandi Suyuti. Ia menegaskan agar pemerintah pusat segera membantu Pemerintah Kota Palu dalam mengantisipasi kelanjutan penanganan kebutuhan logistik warga terdampak bencana di Palu.

Rapat koordinasi pemerintah Kota Palu dengan perwakilan BNPB pusat pekan lalu. Foto: Dok. Firman

Setidaknya menurut Reo sapaan akrab Erfandi, Pemerintah Pusat harus mengeluarkan pernyataan resminya terkait penalangan bantuan bagi korban bencana alam di Kota Palu. Karena semua data terkait kebencanaan telah diajukan.

"Saya pribadi juga korban bencana likuefaksi di Kelurahan Balaroa, kami meminta pemerintah pusat harus hadir untuk membantu polemik yang terjadi di daerah. Bilamana pemerintah hanya mengabaikannya, berarti mereka tidak empati dan terkesan tidak peduli dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat korban bencana alam kota Palu," ujar Reo usai pelaksanaan Musrembang, Senin (25/3) di Hotel Citra Mulya Convention Kota Palu.

Ia juga menyentil pernyataan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat berkunjung ke Palu beberapa waktu lalu yang berjanji bahwa Pemerintah Pusat akan membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penanganan korban bencana alam.

"Pernyataan Wapres beberapa bulan lalu menjanjikan pencairan dana Stimulan kepada masyarakat Sulteng akan direalisasikan secepatnya. Namu belum ada kejelasanya hingga saat ini," ujarnya.

Jika memang pemerintah pusat terkesan mengabaikan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Palu, Reo menginisiasi agar Pemerintah Kota Palu bisa melakukan pergeseran kembali dana dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kota Palu. Sebab kebijakan pergeseran dana tersebut tidak menyalahi aturan. Selain itu, juga harus melakukan koordinasi bersama Forkopimda dan lembaga terkait.

Langkah tersebut kata Reo, diharapkan bisa menalangi bantuan logistik bagi warga terdampak bencana alam.

Penulis: Firman (Kontributor)