Mahasiswa Morut Protes Pembangunan Asrama di Palu Tak Kunjung Selesai

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali Utara (IP2MMU), melakukan aksi protes di lokasi proyek pembangunan asrama mereka, yang tidak juga terbangun sejak tahun 2018, Sabtu (26/10). Foto: Istimewa

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali Utara (IP2MMU) melakukan aksi protes karena asrama mahasiswa Morowali Utara (Morut) yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, hingga kini belum rampung.

Para mahasiswa tersebut mendatangi lokasi pembangunan asrama yang berlokasi di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Saat ini progres pembangunan asrama tersebut hanya nampak pondasi. Di lokasi itulah puluhan mahasiswa asal Morut memasang spanduk sebagai bentuk protes terhadap pembangunan asrama mahasiswa yang tak kunjung rampung itu.

Ketua IP2MMU, Charly, Senin (28/10), menjelaskan pelaksanaan pembangunan asrama mahasiswa Morut sejak tahun 2018 dan sempat terhenti dikarenakan Kota Palu mengalami bencana gempa bumi pada 28 September 2018. Namun seiring berjalannya waktu, pembangunan asrama itu malah belum menunjukkan akan dilanjutkan pembangunannya.

"Anggaran pembangunan asrama sebesar Rp 4 miliar selama 180 hari kerja. Tetapi hanya sebagian saja yang dibayarkan. Sisanya tidak tahu dikemanakan," kata Charly melalui keterangan tertulis.

Pihaknya pun kata Charly, telah melakukan investigas di lapangan untuk mengetahui lebih jauh persoalan tersebut. Hasilnya, banyak sekali tanda tanya dari proses tahapan pembangunan proyek itu. Seperti, terhentinya pembangunan karena protes ahli waris yang juga meminta bayaran atas pembebasan tanah.

Ketua Tim Investigasi Asrama Morut, Surahman, mengatakan, persoalan pembebasan lahan seharusnya tidak menjadi masalah jika Pemda benar-benar menyelesaikan seluruh permasalahan dengan pihak ahli waris.

Ketika para pekerja asrama diganggu oleh pihak yang mengaku ahli waris lanjutnya, seharusnya Pemda berani melawan. Sebab lahan tersebut sudah menjadi hak milik Pemda. Selain itu, dari hasil investigasi mereka, proses pengerjaan terhenti karena dilakukan penghentian kontrak kerja secara sepihak.

"Kami ingin persoalan ini segera dituntaskan. Kami minta Pemda bertanggung jawab," ujarnya.

Mahasiswa memasang papan protes mereka tepat di lokasi proyek pembangunan asrama mahasiswa Morowali Utara, di Palu, Sabtu (26/10). Foto: Istimewa

Richard, salah seorang dewan senior di IP2MMU, mengungkapkan mahasiswa Morut sangat membutuhkan asrama untuk keperluan tempat tinggal, pertemuan mahasiswa dan lain-lain. Tanpa itu, mereka tidak bisa mengorganisir mahasiswa-mahasiswi lainnya, terutama mahasiswa baru yang memerlukan bimbingan.

"Selama ini kami punya sekretariat tapi pindah-pindah. Kami pikir asrama itu sangatlah penting. Kabupaten lain asramanya sudah berdiri. Sedangkan kami belum ada," ujarnya.

Adapun mengenai status kejelasan pembangunan asrama tersebut kata Richard, mahasiswa Morut beberapa waktu lalu telah melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Kabupaten Morut di Kota Palu, yang saat itu memiliki agenda kegiatan di ibu kota Provinsi Sulteng.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa meminta agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan kasus ini. Sekaligus membahas pembebasan lahan di Korolama untuk pembangunan gedung DPRD Morut. "Kami ingin kasus ini didorong ke ranah hukum karena ada indikasi dugaan korupsi," kata Richard.

Namun, anggota DPRD saat itu memberikan alasan jika pihaknya belum bisa menyanggupi permintaan mahasiswa karena belum membentuk Alat Kelengkapan Dewan dan Ketua DPRD.

"Kami tidak mau tinggal diam. Minggu depan, rencananya akan ke Morut bertemu anggota legislatif," ujarnya .

Dihubungi terpisah, Anggota DPRD Morut, Andri, membenarkan jika dirinya bersama beberapa anggota DPRD Morut yang memiliki agenda perjalanan dinas di Kota Palu kala itu bertemu dengan para mahasiswa Morut untuk mendengarkan aspirasi mereka mengenai pembangunan Asrama Mahasiswa Morut yang tak kunjung dilanjutkan pembangunannya. Namun Andri mengakui kalau pertemuan saat itu belum menghasilkan keputusan yang bisa jadi pegangan karena masih bersifat non formal.

"Sebenarnya kami prihatin ini masalah DPRD yang lama. Ini contoh ketidakseriusan. Persoalan ini harus dibahas secara khusus," ujar dia.

Tampak pondasi proyek pembangunan asrama mahasiswa Morowali Utara di Kota Palu yang dibiarkan begitu saja, Sabtu (26/10). Foto: Istimewa

Bagi Indra, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara harus bertanggung jawab terkait pengawasan proyek Asrama Morut di Kota Palu. Sedangkan untuk di tingkat DPRD sendiri, menurut Andri, pihaknya belum membahas dalam rapat-rapat komisi. Selain itu, mahasiswa Morut pun belum menyurat secara resmi untuk dilakukan rapat dengar pendapat.

"Dengan mekanisme yang ada, anggota DPRD dapat memanggil sejumlah pihak terkait termaksud anggota DPRD yang lama, " ujarnya.

Diakui Indra, Pemda Morowali Utara saat ini memiliki persoalan penggunaan anggaran, tidak hanya pada pembangunan asrama mahasiswa. Sebut saja dihapusnya anggaran Dana Bos sebesar Rp 2,4 miliar dan PAUD Rp 2,8 miliar. Kuat dugaan, penggunaan anggaran di Morut tidak bertuan. Visi-misinya pun tidak jelas.

"Jadi, jangankan asrama mahasiswa, sementara anggaran yang sedikit pendanaan dan itu kewajiban pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda pendidikan tidak dilaksanakan," kata Indra.

Kontributor: Intan