Mahasiswa Sulteng Kembali Demo Soal BPJS Kesehatan

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Suara Rakyat (FSR) saat berorasi dan menyampaikan tuntutan terkait iuran BPJS di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (19/11). Foto: Arief/PaluPoso

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Suara Rakyat (FSR) kembali turun ke jalan dan menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Selasa (19/11).

Dalam aksi kali ini yang dikoordinir oleh Andre Agung menyampaikan kepada anggota DPRD Sulteng agar aspirasi mereka diteruskan ke pemerintah pusat, agar menjadi perhatian khusus serta dapat menyelesaikan terkait persoalan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Permintaan para aksi massa tersebut agar dilakukan audit terhadap BPJS Kesehatan sekaligus membubarkan BPJS Kesehatan lantas diganti dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata).

"Kesehatan merupakan hak setiap warga negara, hal ini jelas dalam amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 dan 34. Maka jaminan kesehatan dalam negara seharusnya bisa dijangkau oleh semua golongan masyarakat tanpa dibedakan berdasarkan kelas sosial di masyarakat," kata Andre saat berorasi di depan gedung DPRD Sulteng.

Jalannya aksi ini terus mendapatkan pengawalan aparat kepolisian hingga membubarkan diri pada pukul 13.30 WITA.

Aksi demo Forum Suara Rakyat( FSR) di gedung DPRD Sulteng. Salah satu masa aksi memegang poster " Cabut Perpres No 75 Tahun 2019, kembalikan Jamkesmas dan Jamkesda. Foto: Arief/PaluPoso

Dari pantauan PaluPoso, sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulteng menemui massa aksi yang berusaha masuk ke dalam gedung tersebut. Namun segera ditemui oleh Ketua Komisi IV Alimudin Paada, Ibrahim Hafid dari fraksi Partai NasDem dan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulteng H. Zalzulmida A. Djanggola, dari Partai Gerindra.

"Kami akan menerima tuntutan kalian dan akan meneruskan ke pusat. Hanya saja saat ini kami belum bisa melakukan diskusi secara bersama dikarenakan adanya pembahasan APBD. Ini juga masalah kepentingan rakyat," kata Alimudin Paada, kader dari Partai Gerindra tersebut.

Jika kalian ingin masuk ke dalam dan diskusi langsung secara terbuka dan bersama anggota dewan lainnya, kata Alimudin, pihak membuka pintu seluas-luasnya. Namun tentunya perlu mekanisme dengan menyurat dan mengatur jadwal terlebih dahulu.

"Jika kalian tidak percaya, silahkan buat jadwal untuk tatap muka dan diskusi secara terbuka. Kami siap mengikuti jadwal yang dibuat," katanya.

Sementara itu, Andre mengatakan, percuma juga jika dilakukan tatap muka dan diskusi terbuka jika hal ini tidak disampaikan langsung dan adanya realisasi untuk memikirkan tentang permasalahan BPJS ini.

"Sudah banyak bukti, kami selama ini menyuarakan penyelesaian iuran BPJS yang menyiksa rakyat tapi mana faktanya didengar di pusat dan keputusan akhirnya ternyata bisa dilihat saat ini," ujarnya.