Muhaimin Yunus Hadi: Saya Jamin Keamanan Bila Kelompok Ali Kalora Serahkan Diri

Muhaimin Yunus Hadi (Mimin). Foto: Dok. PaluPoso

Enam orang Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus tindak pidana terorisme yang masih berkeliaran di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), terus diburu aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Operasi Madago Raya.

Untuk menghindari korban jiwa yang lebih banyak lagi, berbagai kalangan menyerukan agar seluruh DPO teroris Poso tersebut segera menyerahkan diri.

Kali ini desakan kepada enam DPO teroris Poso untuk segera menyerahkan diri datang dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhaimin Yunus Hadi. Ia juga menyerukan dan meminta sisa 6 DPO teroris sipil bersenjata untuk dapat segera menyerahkan diri secara baik-baik.

”Menyerahkan diri adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan tindak terorisme di Poso, agar tidak lagi terjadi kontak tembak yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa,” kata legislator Sulteng Dapil Poso, Tojo Una-Una, Morowali dan Morowali Utara itu usai melaksanakan kegiatan reses penjaringan aspirasi masyarakat di Kelurahan Sayo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada Selasa (27/7).

Ali Kalora (pimpinan MIT Poso saat ini) saat bersama pengawalnya di salah satu lokasi hutan belantara di Poso, Sulteng. Foto: Istimewa

Seperti diketahui, Muhaimin Yunus Hadi atau sapaan akrabnya Mimin merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi yang getol menyuarakan penuntasan terorisme di wilayah Kabupaten Poso sejak dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Poso periode 2014-2019 lalu.

Ia juga merupakan warga asli Kabupaten Poso itu berharap agar keamanan dan kedamaian di Kota Poso dapat kembali seperti sedia kala.

Sehingga, ia berharap kepada para sisa DPO sipil bersenjata pimpinan Ali Kalora Cs yang berada di wilayah Kabupaten Poso dapat menyerahkan diri secara baik-baik.

Mimin menegaskan bila hal itu dapat dilakukan, dirinya menjamin atas keamanan dan perlindungan dari para seluruh sisa DPO tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Saya juga berharap kepada pihak Kepolisian dan TNI yang tergabung dalam Satgas Madago Raya untuk dapat lebih serius dan memaksimalkan kinerja dalam rangka upaya penyelesaian berbagai kasus tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Poso, yang hingga saat ini belum juga dapat terselesaikan,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.