Pencegahan Stunting di Palu, BKKBN Sulteng Siap Berikan Data ke Pemkot

Pencegahan Stunting di Kota Palu, BKKBN Sulteng siap berikan data ke Pemkot Palu. Foto: Istimewa

Pagu anggaran DAK Non fisik BOKB Kota Palu tahun 2022 mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tenny Calvenny Soriton di hadapan Wakil Wali Kota Palu dr. Reny A Lamadjido, saat menerima rombongan BKKBN Sulteng di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu, Kamis (7/4) .

Untuk itu, Kepala BKKBN Perwakilan Sulteng berharap dukungan dari Pemkot Palu agar anggaran yang dialokasikan bisa terserap maksimal untuk pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Banggakencana), termasuk percepatan penurunan stunting.

"Pagu anggaran DAK fisik dan non fisik BOKB kota Palu ada peningkatan, Rp 2,6 Miliar tahun 2021 naik menjadi Rp 4,3 Miliar di tahun 2022, untuk DAK non fisik BOKB sendiri naik 2 kali lipat dari Rp 1.8 Miliar menjadi Rp 3.7 Miliar. Di tahun 2021 terealisasi 92%. Kami berharap dana yang ada bisa dimaksimalkan realisasinya, kalau misalnya ada kendala-kendala bisa diceritakan, sayang dana yang ada jika harus dikembalikan," ujarnya.

Tenny juga berterimakasih gerak cepat Pemkot Palu yang telah 100% membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kota hingga kelurahan dengan Total 55 TPPS.

Pencegahan Stunting di Kota Palu, BKKBN Sulteng siap berikan data ke Pemkot Palu. Foto: Istimewa

Untuk memenuhi kebutuhan data dalam memetakan permasalahan yang ada di daerah yang berkaitan dengan keluarga dan kesehatan keluarga khususnya dalam pencegahan stunting, BKKBN menyediakan data hasil Pendataan Keluarga 2021 yang bisa digunakan pemerintah daerah. Tenny mengaku pihaknya siap memberikan data ini.

"PK bisa dipakai untuk kebijakan program wali kota, karena ini lengkap bisa digunakan sebagai data basis jika diperlukan. Tentunya ada pergerakan, perubahan di lapangan seiring berjalannya waktu, namun data ini terus di-update sesuai kondisi terkini berdasarkan laporan yang masuk dari Penyuluh KB setiap bulan," ujar Tenny.

Didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Palu, dr. Royke Abraham, Wakil Wali Kota Palu menyatakan siap mendukung dalam meningkatkan pencapaian program Banggakencana di Kota Palu serta akan menggunakan data PK21 yang dinilainya valid.

"Tidak bohong bohong, kadernya masuk rumah mendata apa betul atau tidak. Saya tau sekali kalau BKKBN. Mengukur stunting databasenya itu valid. Daripada kita pusing, lebih baik kita pakai data PK21, yang penting BKKBN kasih," ujarnya.

Pihaknya saat ini juga tengah mempersiapkan MoU dengan BKKBN tentang Pelayanan dan konseling KB melalui aplikasi Klik KB serta Mou dengan Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah tentang Sistem elektronik evaluasi stunting.

Pemkot Palu melalui Dinas P2KBnya juga mulai bergerak memantau dan memberikan penguatan pada 24 kampung KB sebagai upaya mempercepat pencapaian target indikator-indikator program di Kampung KB termasuk penurunan angka stunting. (AYU)