Pengungsi Korban Gempa Palu Tak Lagi Dapatkan Jatah Hidup

Sejumlah anak pengungsi korban tsunami Palu yang sedang bermain di lokasi Tenda Pengungsian Palu. Foto: Dok. PaluPoso/Andi Lena

Memasuki enam bulan bertahan di tenda pengungsian penyintas korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang terjadi 28 September 2018 lalu kini tak lagi menerima bantuan jatah hidup (Jadup).

Sebelumnya anggota komisi A melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu, Pemerintah Kota Palu mengusulkan anggaran sebesar Rp 500 miliar diajukan ke Kementerian Sosial RI untuk penanganan Jadup tahun 2019 sampai 2020, khususnya bagi penyintas yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.

Putusnya Jadup bagi pengungsi membuat pihak DPRD Kota Palu meminta kepada Pemerintah Kota Palu, untuk melanjutkan kembali anggaran Jadup untuk warga yang masih di ada pengungsian.

“Saat ini tercatat masih ada sekitar 40-an ribu jiwa penyintas di tenda-tenda pengungsian dan mereka masih butuh Jadup,” kata Ketua DPRD Kota Palu, Ishak Cae, Jumat (5/4) di kantor DPRD Palu.

Warga korban tsunami Palu yang masih bertahan di Tenda Pengungsian Palu. Foto: Dok. PaluPoso/Andi Lena

Untuk itu politisi Golkar itu, berharap Pemerintah Kota Palu tetap menganggarkan Jadup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang sudah setengah tahun tinggal di tenda-tenda pengungsian.

“Ini tanggungjawab kita bersama. Kami harapkan Pemerinta kota segera menganggarkan kembali Jadup,” ujar Ishak.

Ishak Cae juga mengatakan, laporan yang mereka terima anggaran Jadup sudah berakhir pada Maret 2019 lalu. Jika ada anggaran tersisa sebaiknya kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan Jadup para pengungsi.

“Sambil menunggu penganggaran kembali oleh Pemerintah kota. Jika ada sisa dana, itu saja dulu yang digunakan untuk kebutuhan pengungsi,” ujarnya.

Ditambahkannya, keberadaan pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian diharapkan benar-benar didata dengan baik, sehingga ketika memberikan bantuan Jadup tepat sasaran.

“Karena anggaran Jadup sudah habis. Pemerintah kota bisa bergerak cepat mengganggarkan kembali, sehingga kebutuhan para pengungsi kembali bisa dipenuhi,” katanya.

Penulis: Andi Lena