Persoalan Kemiskinan di Sulawesi Tengah Masih Memprihatinkan

Konten Media Partner
26 Maret 2019 20:20 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
PRIORITAS : Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Mulyono bersama para kepala dinas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se Sulteng mengikuti Forum OPD Provinsi Sulteng di Gedung Pogombo kantor gubernur, Selasa (26/3). Foto: Dok. Humas Pemprov Sulteng
zoom-in-whitePerbesar
PRIORITAS : Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Mulyono bersama para kepala dinas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se Sulteng mengikuti Forum OPD Provinsi Sulteng di Gedung Pogombo kantor gubernur, Selasa (26/3). Foto: Dok. Humas Pemprov Sulteng
ADVERTISEMENT
Menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menjadi salah satu yang diprioritaskan OPD. Persoalan kemiskinan Sulteng masih memprihatinkan walau berhasil turun 0,32 persen, dari 14,01 persen (Maret 2018) menjadi 13,69 persen (September 2018).
ADVERTISEMENT
"Masih relatif tinggi dibanding dengan nasional tahun 2018 sebesar 9,66 persen" kata Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Mulyono dalam sambutannya mewakili gubernur membuka kegiatan Forum OPD Provinsi Sulteng di Gedung Pogombo kantor gubernur, Selasa (26/3).
Mulyono juga mengatakan, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng masih lebih rendah dari nasional, meski trennya naik tiap tahun yaitu dari 67,47 tahun 2016 menjadi 68,11 tahun 2017. Sementara IPM nasional di tahun yang sama tercatat 70,81 poin.
PRIORITAS : Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Mulyono bersama para kepala dinas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se Sulteng mengikuti Forum OPD Provinsi Sulteng di Gedung Pogombo kantor gubernur, Selasa (26/3). Foto: Dok. Humas Pemprov Sulteng
Pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Sulteng mengsinergikan program melalui Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulteng mengusung tema ‘’Membangun kembali Sulawesi Tengah melalui penguatan mutu modal manusia dan infrastruktur’’.
Dengan forum OPD, Mulyono mengharapkan unsur perangkat kerja provinsi, kabupaten dan kota dapat menyinergikan usulan program atau kegiatan tahun 2020 berbasis kinerja, tepat perencanaan dan penganggaran serta jelas sasaran. Sasaran yang dimaksud ialah menumbuhkan ekonomi 6 sampai 7 persen, inflasi 3,5 sampai 4,5 persen, PDRB perkapita 53 sampai 54 juta, indeks gini pada kisaran 0,3 sampai 0,325, menurunkan penduduk miskin sebesar 87 sampai 86,4 persen, tingkat pengangguran 4 sampai 3,3 persen dan meningkatkan IPM pada angka 68,5 sampai 69,5.
ADVERTISEMENT
Penulis: Andi Lena