Posisi Demokrat Sulteng Tak Bergeser, Tetap Bulat Dukung AHY

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Anwar Hafid (kanan) saat tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Rabu (29/1). Foto: Istimewa

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan posisi Sulawesi Tengah terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat tak akan bergeser dari kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Yang pertama kali menolak wacana KLB adalah Sulteng. Jadi kita konsisten karena kita menganggap bahwa KLB ini adalah sesuatu hal yang konstitusional dan ada upaya pengambilan kekuasaan tanpa sesuai dengan AD ART,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng, Anwar Hafid, Minggu (28/2).

Sebagai ketua DPD Demokrat di Sulteng katanya, dukungan terhadap AHY hingga ke tingkat DPC sudah bulat, sebagaimana dukungan seluruh DPC dan DPD pemilik suara di seluruh Indonesia.

Sekaitan dengan rencana KLB yang dianggap sebagai upaya melengserkan AHY, menurut Anwar Hafid, pihaknya juga melakukan penelusuran jika sekiranya ada juga kader yang mendukung upaya penggulingan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY.

Dan, indikasi ke arah itu terlihat, sehingga Partai Demokrat Sulteng saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap 5 pengurus DPD menyusul adanya upaya kudeta terhadap Ketum AHY.

Anwar Hafid menjelaskan upaya kudeta tersebut merupakan cara-cara yang inkonstitusional. Sesuatu tindakan yang secara politik sangat tidak etis.

"Dalam ketatanegaraan kita itu juga sangat tidak bagus. Dalam demokrasi kita itu adalah sesuatu yang buruk. Yaitu upaya mengambil alih kekuasaan seseorang tanpa sesuai dengan AD ART Partai," ujar anggota DPR RI Dapil Sulteng ini.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: PaluPoso

Dalam laporan yang ada lanjutnya, tercatat lima pengurus DPD Demokrat Sulteng sedang menjalani investigasi untuk proses Berita Acara Perkara (BAP).

"Kita lagi melakukan investigasi yang terindikasi. Tapi kita masih sementara melakukan proses BAP klarifikasi," katanya.

Anwar Hafid pun dengan tegas menyatakan bahwa jika ada pengurus yang terbukti melakukan hal itu, maka sanksinya sangat tegas yakni, harus dilakukan pemecatan.

"Sementara kita BAP. Kita belum tahu apakah keterlibatan itu memang benar-benar dilakukan atau mungkin hanya dilibatkan. Kita menunggu hasil BAPnya nanti. Berkisar 5 orang di pengurusan DPD," ujarnya.

Hal itu kata mantan Bupati Morowali 2 periode itu, memang menjadi instruksi langsung ketua Umum DPP Demokrat.

"Ini sudah tegak lurus, bahwa yang terlibat dengan sadar, ya sanksinya, pengkhianat tidak boleh ada dalam tubuh Demokrat," ujarnya.