Presiden Jokowi Memberikan Perhatian Khusus pada Pembangunan Sulteng

Konten Media Partner
30 Agustus 2021 20:36 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdi Mastura-Masmun Amir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (16/6). Screenshot akun Setpres di YouTube
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdi Mastura-Masmun Amir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (16/6). Screenshot akun Setpres di YouTube
ADVERTISEMENT
Presiden RI Joko Widodo meminta agar Gubernur Sulteng terus mengambil kebijakan untuk mempercepat rehab dan rekon dampak bencana alam Sulawesi Tengah.
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi juga meminta agar terus diberikan dukungan dalam penyelesaian bencana sosial Poso agar terwujud kedamaian di Poso.
Presiden Jokowi juga meminta terus dilakukan dengan baik penanganan COVID-19.
"Demikian poin-poin dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi yang berlangsung dalam bincang santai," kata Gubernur Sulteng Rusdy Mastura usai memenuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Presiden, Senin (30/8).
Kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura ke Jakarta hari ini, Senin (30/8), merupakan kunjungan yang sangat istimewa. Karena secara tiba-tiba Gubernur Sulteng dihubungi Menteri Sekretaris Negara diminta Presiden RI Joko Widodo untuk bisa menghadap di Istana Negara.
Menurut Gubernur Sulteng, Presiden Jokowi pada intinya menyampaikan akan memberikan dukungan khusus dalam percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
ADVERTISEMENT
Dukungan khusus dari Presiden Jokowi tersebut setelah Gubernur Sulteng melaporkan kebijakan terkait dengan percepatan rehab dan rekon dampak bencana alam Provinsi Sulawesi Tengah.
Sebelum bertemu Presiden Jokowi, Gubernur Sulteng bertemu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur Sulteng meminta kepada Menko Maritim dan Investasi agar kondisi Sulawesi Tengah bisa mendapat perhatian terkait dengan peningkatan fiskal dan peningkatan dana bagi hasil (DBH) atau insentif sebagai daerah penghasil tambang.