RTRW Sulawesi Tengah Direvisi karena Tingkat Kebencanaan yang Tinggi

Warga melintasi jalanan yang rusak akibat gempa 7,4 pada skala richter (SR), di kawasan Kampung Petobo, Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Tingkat kebencanaan Sulteng yang tinggi jadi faktor pendorong revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tengah agar semakin mitigatif di masa depan.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Pengembangan Kawasan, Ikhwan saat membuka lokakarya Multipihak RTRW Provinsi Sulteng Responsif Bencana, di salah satu hotel di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (9/9).

Alih fungsi ruang yang keliru lanjut mantan Kepala Kesbang ini, seperti kasus likuefaksi Balaroa dan Petobo Palu mesti jadi pembelajaran supaya tidak berulang.

"Karena mau cari murah dipilih di situ oleh pengembang," ujar Ikhwan mengingatkan tentang dua lokasi yang dahulu berupa daerah resapan air dan pemancingan lalu disulap jadi perumahan oleh pengembang.

Hadirnya kalangan multipihak diharap mewakili aspirasi berbagai aspek ilmu sebagai input penyempurnaan revisi RTRW Sulteng, baik untuk tujuan mitigasi maupun perencanaan sektoral lain.

"Kebencanaan Sulawesi Tengah jangan kita jadikan menakutkan, tapi jadikan sahabat karena Pasigala ini suasananya sama dengan Jepang yang rawan bencana," ujar Ikhwan.

Rumah penduduk di Balaroa Palu yang rusak parah akibat bencana gempa bumi dan likuefaksi pada 28 September 2018. Foto: Dok. PaluPoso

Sebelumnya Direktur Ekologi Nusantara Lestari, Azmi Sirajuddin selaku panitia mengatakan lokakarya adalah wujud partisipasi publik yang ingin terlibat konstruktif dalam proses revisi RTRW Sulteng.

"Semua pihak bisa berkontribusi karena proses (revisi) masih berjalan dan belum final," ujarnya untuk menjaring masukan-masukan ke dalam revisi RTRW.

Hadir di lokakarya, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, akademisi Universitas Tadulako, konsultan dan LSM/NGO.

Reporter: Mallongi