Wakil Gubernur Sulteng: Kasus COVID-19 Menurun, Jangan Lengah

Wakil Gubernur Sulteng Mamun Amir, mengikuti rapat koordinasi Penerapan PPKM Level 4,3 yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual, Minggu (5/9). Foto: Dok. Pemprov Sulteng

Wakil Gubernur Sulteng Mamun Amir, mengikuti rapat koordinasi Penerapan PPKM Level 4,3 yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual, Minggu (5/9).

Rakor tersebut diikuti Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, BPBD dan Gubernur, Bupati/Wali Kota di luar Jawa dan Bali.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada kesempatan itu didampingi Plt Kepala Bappeda Suandi, Kadis Kesehatan dr I Komang Adi Sujendra, Kepala BPBD di Wakili Andi Sembiring dan Juru Bicara COVID-19 Adiman .

Wakil Gubernur Sulteng Mamun Amir, usai rakor menyampaikan harapannya agar seluruh OPD dapat melaksanakan dengan baik seluruh arahan penanganan COVID-19.

"Walaupun saat ini penurunan kasus konfirmasi COVID-19 di Sulteng secara umum sangat menurun dan kasus kesembuhan sangat baik, jangan sampai hal ini membuat kita semua menjadi lengah dan kita menjadi kendor untuk melaksanakan protokol kesehatan," kata Wagub.

Ia meminta masyarakat harus lebih patuh untuk mematuhi protokol kesehatan dan pemerintah kabupaten dan Kota Palu harus terus mengendalikan mobilitas masyarakat dan meningkatkan penanganan penanggulangan COVID-19 dengan baik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Untuk diketahui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penurunan kasus COVID-19 secara nasional sangat menggembirakan. Demikian juga konfirmasi kesembuhan juga sangat baik tetapi kasus kematian masih tetap tinggi.

Airlangga Hartarto meminta kondisi ini tidak membuat lalai untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Operasi Yustisi harus terus digalakkan. Keterpaduan tugas unsur Forkopimda harus ditingkatkan agar penanganan COVID-19 dapat terpadu," kata Menko Airlangga.

Selanjutnya Airlangga juga menyampaikan percepatan vaksinasi harus terus ditingkatkan.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyampaikan harapannya kepada kepala daerah untuk mempercepat realisasi anggaran untuk biaya penanganan COVID-19.

Sri Mulyani menyampaikan alokasi anggaran untuk kesehatan secara nasional dengan pagu Rp 214,97 triliun masih terealisasi Rp 83,84 triliun. Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial Rp 186,64 triliun, terealisasi Rp 107, 31 triliun. Program prioritas dengan pagu Rp 117,94 triliun, terealisasi Rp 56,34 triliun. Dukungan Umum dan Korporasi Rp 162, 40 triliun terealisasi Rp 53,7 triliun, dan Insentif Usaha dari pagu Rp 62,83 triliun terealisasi Rp 56,76 triliun.