Wali Kota Palu: Pungli di Lingkup Pemkot Palu Mulai Berkurang

Wali Kota Palu didampingi Wakil Wali Kota Palu dr. Reny A. Lamadjido saat membuka resmi sosialisasi bagi para Pimpinan OPD, Camat, maupun Lurah se-Kota Palu, di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu. Foto: Istimewa

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengakui pungutan-pungutan nakal masih sering terjadi. Walaupun demikian, laporan yang masuk baik dari website laporwalikotapalu sudah mengalami tren penurunan yang cukup besar.

“Itu menandakan bahwa pungutan-pungutan yang sifatnya liar dan sering terjadi di kantor kelurahan dan kecamatan, semakin menurun,” kata Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Palu dr. Reny A. Lamadjido, saat membuka secara resmi sosialisasi bagi para Pimpinan OPD, Camat, maupun Lurah se-Kota Palu, Rabu (6/4) di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu.

Sosialisasi tersebut berkaitan tentang Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan pencegahan pungutan liar, serta hasil reviu serapan anggaran Triwulan I tahun anggaran 2022.

Wali Kota Palu menambahkan, demikian halnya di OPD-OPD juga semakin menurun pungutan-pungutan sifatnya liar, tetapi praktik-praktik ini masih berjalan. Dan, ini sangat-sangat menghambat proses percepatan yang diharapkan bersama.

Wali Kota mengungkapkan, ia telah memiliki catatan-catatan terkait hal itu dan ia akan melakukan evaluasi atas amanah serta tugas kerja yang telah diberikan.

"Saya berharap ketika diberikan amanah, disyukuri amanah yang diberikan dan melaksanakan amanah dan tugas kerja itu dengan sebaik-baiknya. Jangan menghambat proses percepatan kerja kita, dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak baik," tegasnya.

Dalam hal ini, Wali Kota memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kerja masing-masing.

"Amat salah bagi saya selaku Wali Kota, tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada kita semua. Tapi sangat ironi ketika telah diberikan kesempatan, ternyata masih juga melakukan cara-cara yang sama," katanya.

Ia menyatakan sudah menjadi tugasnya untuk melakukan pembinaan baik penyampaian secara lisan maupun dengan mutasi yang dilakukan.

Ia berusaha untuk tidak melakukan gonta-ganti pejabat karena itu akan menghambat proses manajemen suatu OPD maupun kecamatan dan kelurahan.

Susana rapat sosialisasi bagi para Pimpinan OPD, Camat, maupun Lurah se-Kota Palu, di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu. Foto: Istimewa

Namun demikian, Ia mengingatkan Pemerintah Kota Palu akan melakukan mutasi besar-besaran di bulan Juli mendatang dan berharap itu menjadi mutasi yang terakhir.

"Setelah itu, kita bekerja full dan akan terbentuk team work yang baik di lingkungan kerja OPD, kecamatan, maupun kelurahan," lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota juga mengungkapkan rasa syukurnya di Triwulan III tahun anggaran 2021, Kota Palu termasuk salah satu daerah terbesar serapan anggarannya.

Namun di Triwulan I tahun anggaran 2022 ini, katanya serapan anggaran cukup lambat dan sangat lambat.

"Ini sudah menjadi budaya, bahwa di Triwulan I itu segala sesuatunya lambat dan yang dijadikan kambing hitamnya itu adalah SIPD dan Simda," ujarnya.

Ia menyatakan dirinya bersama Wakil Wali Kota berkeinginan di tahun 2023 mendatang, tidak ada perlambatan lagi di Triwulan I. Semua harus bergerak cepat dan tepat.

"Keterlambatan-keterlambatan itu jangan sampai terjadi disebabkan oleh hal yang bersifat non-teknis seperti praktik-praktik yang tidak sehat. Ini menjadi perhatian," tekannya.

Wali Kota mengatakan masih ada waktu untuk memperbaiki perubahan kerja. Dalam artian, di Triwulan II harus bagus.

"Triwulan II menentukan, kalau tidak bagus, artinya bapak ibu tidak menginginkan posisi itu. Kalau tidak menginginkan, kita akan lakukan perubahan," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pola kerja, namun jangan sengaja melambat-lambatkan diri.

"Kalau lambat, kita juga akan merugi. Lebih merugi lagi kalau kita tidak mau mempercepat kerja-kerja kita," tambahnya.**(AYU)