Beasiswa Mahasiswa Papua di Jogja Macet karena Ganti Bupati Ganti Kebijakan

Konten Media Partner
8 Juli 2022 19:02 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele. Foto: Dok. Pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele. Foto: Dok. Pribadi
ADVERTISEMENT
Kepala Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele, menanggapi kasus nunggaknya uang beasiswa ratusan mahasiswa asal Manokwari di Jogja. Uang beasiswa 114 mahasiswa Manokwari itu belum bisa dicairkan selama dua tahun sejak 2020 sampai saat ini. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang telantar, kesulitan mencukupi biaya hidup di Jogja, bahkan beberapa ada yang sampai putus kuliah.
ADVERTISEMENT
Gabriel mengatakan, kasus tersebut sebenarnya bukan hal baru. Berhenti atau macetnya uang beasiswa dari pemerintah daerah di Papua kepada mahasiswa, sudah terjadi berulang kali. Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya kebijakan politik yang ada di Papua maupun Papua Barat.
“Penyebabnya karena perbedaan komitmen antarbupati atau antarkepala daerah. Ganti bupati ganti kebijakannya,” kata Gabriel Lele kepada Pandangan Jogja @Kumparan, Sabtu (8/7).
Mahasiswa program beasiswa mahasiswa asal Manokwari, Papua Barat melaporkan masalahnya ke ORI DIY pada Jumat (8/7). Foto: Dok. ORI
Kasus yang biasa terjadi, kepala daerah di periode sebelumnya bersedia untuk membantu dan melaksanakan program beasiswa untuk para putra daerah. Banyak anak-anak muda Papua yang kemudian melanjutkan kuliah ke luar Papua, termasuk di Jawa.
Namun di tengah jalan, ketika terjadi pergantian kepala daerah atau bupati, ternyata kepala daerah yang baru tidak mau melanjutkan program beasiswa tersebut.
ADVERTISEMENT
“Kadang ada perbedaan politik, mahasiswa yang jadi korban,” lanjutnya.
Dalam kasus ini, mahasiswa menurutnya memang tidak punya posisi yang kuat karena tak bisa melakukan perjanjian langsung dengan pemerintah. Perjanjian hanya bisa dilakukan antara kepala daerah dengan kampus tertentu dalam bentuk kerja sama.
“Kalau langsung dengan mahasiswa, tidak bisa, hanya berbentuk bantuan yang tergantung kemauan politik kepala daerahnya,” kata Gabriel Lele.
Kepala Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele. Foto: Dok. Pribadi
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) se-DIY telah mengadukan masalah tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY.
Ketua DPW Manokwari IPMAPA, Irto Mamoribo, mengatakan bahwa beasiswa yang dimaksud adalah beasiswa dengan nama Bantuan Beasiswa. Program tersebut merupakan program Pemda Manokwari, Papua Barat, yang pendanaannya berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
ADVERTISEMENT
Mestinya, uang beasiswa bisa dicairkan tiap 6 bulan sekali, dimana jumlah uang yang diterima oleh penerima manfaat adalah sebesar Rp 1 juta per bulan. Namun, sejak 2020, beasiswa tersebut sudah tidak pernah cair lagi.
Mereka juga mengaku sudah beberapa kali mengurus masalah itu ke Pemda Manokwari Bidang Kesra dan telah melengkapi semua berkas yang dibutuhkan. Namun tak pernah ada tanggapan berarti dari pemerintah sampai saat ini.
“Bahkan tiba-tiba pemerintah mengatakan bahwa program beasiswa tersebut sudah tidak ada sejak 2021,” kata Irto Mamoribo saat dihubungi Pandangan Jogja, Jumat (8/7).