DIY Ranking 3 Provinsi Paling Rawan Politisasi SARA di Pemilu 2024

Ilustrasi TPS. Foto: Aprilio Akbar/Antara

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tertinggi pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu berdasarkan Indeks Kerawanan Isu Politisasi SARA pada Pemilu 2024 yang baru dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

Berdasarkan laporan Bawaslu RI, DIY menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan politisasi isu SARA tertinggi ketiga dengan indeks kerawanan sebesar 14,81 poin.

Di atas DIY, ada DKI Jakarta di peringkat pertama dengan indeks kerawanan sebesar 100 poin, dan Maluku Utara di peringkat kedua dengan indeks kerawanan sebesar 77,16 poin.

Kepala Bawaslu DIY, Mohammad Najib, mengatakan bahwa secara nasional, tingkat kerawanan isu politisasi SARA di DIY selama ini memang termasuk tinggi. Hal ini salah satunya dipicu oleh tingginya penggunaan media sosial di DIY.

"Dan isu SARA itu kan kemudian penetrasinya yang masif kan lewat media sosial," kata Najib saat dihubungi Pandangan Jogja, Kamis (12/10).

Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib. Foto: Dok. Istimewa

Meski begitu, tingginya kerawanan ini tidak sepenuhnya dipicu oleh penduduk Yogya saja. Banyaknya mahasiswa dengan latar belakang yang sangat beragam di Yogya memberi andil besar dalam tingginya kerawanan ini.

"Dan banyak orang yang terpengaruh oleh isu itu yang dikatikan dengan pemilu," ujarnya.

Adapun kerawanan isu SARA yang paling menonjol di Yogya adalah gesekan antarsuku. Di luar proses pemilu, seringkali gesekan tersebut sudah terjadi. Dan dengan adanya pemilu, konflik tersebut berpotensi semakin memanas.

Pasalnya kerawanan gesekan tersebut akan ditambah dengan masalah perbedaan pilihan pada pemilu mendatang.

"Dengan adanya pilihan yang berbeda, fanatisme dukungan kepada calon, itu bisa memicu konflik satu dengan yang lain menjadi lebih besar," kata dia.

Selain itu, di Yogya juga banyak terdapat organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang cukup banyak, di mana di antara mereka kerap terjadi gesekan juga satu sama lain.

Potensi-potensi kerawanan yang ada ini perlu menjadi perhatian khusus. KPU, aparat keamanan, baik pemerintah perlu melakukan mitigasi supaya potensi gesekan ini tidak sampai mengganggu kondusifitas pelaksanaan pemilu.

"Karena sangat mungkin kerawanan dan gesekan ini dikapitalisasi oleh pihak tertentu untuk meraih kemenangan, sengaja memproduksi konflik, itu yang harus diantisipasi," kata Mohammad Najib.