DPR Menilai Subsidi Pupuk Tak Dongkrak Peningkatan Produktivitas Pertanian

Petani mengeluhkan penurunan kuota pupuk urea bersubsidi hingga 40 persen. Foto: dok. Pupuk Indonesia

Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan mengatakan bahwa kebijakan pemberian pupuk bersubsidi selama ini ternyata tidak mampu mendorong produksi pertanian. Sebaliknya, produktivitas pertanian justru selalu lebih rendah dibanding dengan peningkatan konsumsi pupuk bersubsidi.

“Semakin banyak konsumsi pupuk tidak berbanding lurus pada peningkatan produktivitas, anggaran pupuk ditambah pun ternyata tidak berbanding dengan produktivitasnya,” kata Johan, dalam webinar yang bertajuk Meninjau Ulang Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fisipol UGM, Selasa (8/9).

Kebijakan pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 29 Triliun untuk mendistribusikan 7,9 juta ton pupuk bersubsidi pada tahun ini masih kurang dari kebutuhan petani karena keterbatasan anggaran. Namun, karena tidak meningkatkan produktivitas pertanian maka harus dicari cari penyaluran subidi yang tepat sasaran.

“Anggaran pemerintah terbatas maka bagaimana anggaran ini bisa efisien meningkatkan produktivitas pertanian kita,” jelasnya.

Ilustrasi petani. Foto: Pexels

Pakar kebijakan Publik UGM sekaligus peneliti subsidi pupuk di pulau Jawa, Indri Dwi Apriliyanti mengatakan tantangan kebijakan pertanian di Indonesia bukan soal akses subsidi pupuk, namun mendorong kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menyebutkan di negara dengan sektor pertanian yang lebih maju seperti China, India dan Thailand menerapkan kebijakan subsidi pertanian tidak hanya pada pupuk saja namun kebijakan lain berbasis produk, pelaku usaha pertanian hingga intervensi pasar. “Mereka melakukan subsidi pada seluruh produk, subsidi benih, pupuk, air, listrik, untuk bantu petani memproses menanam tanaman. Ada juga subsidi bahan bakar, agar petani bisa bawa hasil panennya dari desa ke perkotaan,” katanya.

Memperbaiki infrastruktur di sekitar lokasi pertanian pedesaan dan di daerah terpencil menurutnya bisa membantu petani bisa mengakses listrik dan air sehingga produktivitas pertanian meningkat. “Terpenting Petani bisa mengakses infrastruktur,” katanya.

Menurutnya langkah ini dilakukan oleh China pada era tahun 2000-an sehingga mampu meningkatkan 40 persen produktivitas dan ketahanan pangan makin membaik. “Ada peningkatan produktivitas di petani dan daya beli di petani. Bila sektor pertanian berkembang maka sektor transportasi produk pertanian ke perkotaan juga meningkat,” ungkapnya. (Gusti G / YK)