ISEI Gelar 3 Putaran Dialog Online Bahas Dampak Ekonomi COVID-19 di Daerah

Konten dari Pengguna
14 Mei 2020 8:52 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Pandangan Jogja Com tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Inodnesia (PP ISEI), Anggito Abimanyu. Foto : Istimewa.
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Inodnesia (PP ISEI), Anggito Abimanyu. Foto : Istimewa.
ADVERTISEMENT
Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI) menyelenggarakan 3 (tiga) sesi atau putaran Dialog Online ISEI Cabang dengan topik “Dampak Sosial Ekonomi dan Penanganan Kasus COVID-19 di Daerah”.
ADVERTISEMENT
Sesi atau putaran 1 telah diselenggarakan hari Jumat (08/05) untuk wilayah Indonesia Bagian Barat. Sesi ke-2 dilaksanakan pada hari Rabu (13/05) untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah. Dan putaran terakhir akan dilaksanakan Rabu (20/05) pekan depan untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur.
“Tujuan Diskusi Online ISEI Cabang untuk mencari masukan dampak sosial dan penanganan kasus COVID-19 di daerah,” jelas Anggito Abimanyu (Ketua Bidang Organisasi PP ISEI) dalam rilis yang diterima redaksi Kamis (14/5).
Menurut Anggito, pandemi COVID-19 dipastikan berdampak ekonomi bagi daerah di seluruh Indonesia. Di sisi lain, respon kebijakan pemerintah daerah dimungkinkan berbeda-beda. Sebagai contoh, kecepatan melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanggulangan pandemi COVID-19 berbeda-beda di setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
ADVERTISEMENT
Sesi atau putaran dialog online yang telah berlangsung tersebut menampilkan 4 (empat) narasumber yaitu Aldryn Herwani (Ketua ISEI Cabang Bandung), Eko Suwardi (Ketua ISEI Cabang Yogyakarta), Wildan Safitri (Ketua ISEI cabang Malang), dan IB Raka Suardana (Sekretaris ISEI Cabang Bali). Bertindak selaku moderator Eko Purwanto (Koordinator Wilayah Indonesia Bagian Tengah PP ISEI).
“Salah satu dampak pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB di Kota Bandung adalah menurunnya omset UMKM bidang kerajinan sebesar 84 persen,” ungkap Aldryn Herwani (Ketua ISEI Cabang Bandung) dalam diskusi putaran pertama.
Menurut Aldryn, untuk UMKM bidang saja mengalami penurunan omset sebesar 73 persen. Dalam materi paparan Aldryn menyatakan bahwa perekonomian Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat masih terkendali, sedangkan perekonomian Indonesia dalam status waspada.
ADVERTISEMENT
Eko Suwardi (Ketua ISEI Cabang Yogyakarta) menyatakan bahwa perekonomian DIY Triwulan I-2020 terhadap Triwulan I-2019 mengalami kontraksi atau menurun sebesar sebesar 0,17 persen. Salah satu penyebab kontraksi tersebut adalah menurunnya aktivitas sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran.
Sampai dengan akhir bulan April 2020, jumlah hotel yang tutup di DIY sebanyak 98 hotel. Hal tersebut terkait dengan ditutupnya sejumlah tempat pariwisata di DIY dan dibatalkannya sejumlah event MICE.
"Seperti diketahui, sektor pariwisata menjadi penyumbang sekitar 14,1 persen dari PDRB DIY pada tahun 2019. Sejumlah upaya mitigasi dan pemulihan ekonomi dilakukan oleh Pemda DIY agar kondisi sektor pariwisata tetap mampu bertahan dan nantinya mampu bergerak menuju pemulihan," papar Eko.
Senada, Ketua ISEI Cabang Malang, Wildan Safitri mengatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya pendapatan pemerintah Kota Malang pada tahun 2020.
ADVERTISEMENT
Penurunan pendapatan tersebut di antaranya, pendapatan daerah (31 persen), pendapatan asli daerah (46 persen), hasil pajak daerah (64 persen), hasil retribusi daerah (50 persen), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (50 persen), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (25 peren).
"Implementasi kebijakan ekonomi di daerah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 masih berjalan lamban dan kurang tepat," kata Wildan.
Dari Bali, Sekretaris ISEI Cabang Bali, IB Raka Suardana, mengungkapkan bahwa untuk menangani dampak ekonomi pandemi COVID-19, Pemda Bali telah menerapkan skema kebijakan dengan anggaran sebesar Rp 220 milyar.
Skema kebijakan ditujukan untuk kelompok usaha informal, kelompok koperasi, dan kelompok usaha media. Di samping itu juga disiapkan anggaran sebesar Rp 256 milyar untuk skema kebijakan jaring pengaman sosial (JPS).
ADVERTISEMENT
"Khusus skema di bidang kesehatan keseluruhan, telah dianggarkan sebesar Rp 200 milyar dan khusus kesehatan di desa adat sebesar Rp 75 milyar," jelas Raka.
Sebagai penyelanggara acara, Anggito Abimanyu berharap pada putaran terakhir yang akan berlangsung pada Rabu (20/5) pekan depan, partisipan dari pengurus daerah lebih banyak dibandingkan sesi 1 dan sesi 2. (Rls / YIA)