Sultan Minta Tanah Kas Desa Disewakan ke Warga Miskin, Bukan ke Investor Luar

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, dalam High Level Meeting TPID DIY 2023. Foto: Pemda DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mewanti-wanti kepada semua lurah di DIY untuk memanfaatkan tanah kas desa (TKD) demi meningkatkan kesejahteraan warganya. Ia meminta agar tanah-tanah TKD tersebut dapat disewakan kepada warga-warga miskin yang ada di tiap kalurahan.

“Harapan saya tanah TKD itu bisa disewa orang miskin, orang penganggur, yang ada di kalurahannya,” kata Sultan HB X dalam acara High Level meeting TPID DIY di Hotel Grand Rohan, Yogya, Selasa (28/11).

Agar orang-orang miskin dan pengangguran tersebut dapat menyewa dan memanfaatkan tanah kas desa, kalurahan dapat membantu mereka menggunakan Dana Keistimewaan yang didistribusikan oleh Pemerintah Provinsi ke setiap kalurahan.

Acara High Level Meeting TPID DIY 2023. Foto: Widi RH Pradana/Pandangan Jogja

Pasalnya selama ini menurut dia pemanfaatan Dana Keistimewaan oleh tiap kalurahan belum optimal. Masih banyak kalurahan yang mengembalikan Dana Keistimewaan karena mengaku belum siap untuk mengelolanya.

Padahal Dana Keistimewaan tersebut bisa digunakan untuk mensubsidi orang-orang miskin di kalurahannya, supaya bisa menyewa TKD untuk mereka manfaatkan.

“Daripada disewakan ke yang lain. Dudu rakyate, rakyate ora diopeni (bukan rakyatnya, rakyatnya tidak diurusi). Kan aneh bagi saya,” ujarnya.

Ia juga berharap Lumbung Mataraman yang ada di tiap kalurahan bisa lebih dioptimalkan dengan cara menanam komoditas-komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi. Dengan begitu, Lumbung Mataraman bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Misalnya, bukan sekadar komoditas untuk konsumsi sehari-hari, tapi komoditas yang bisa menjadi bahan baku industri.

“Sehingga punya daya tawar yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan,” kata Sultan HB X.